CARAPANDANG - Pakar gizi dari dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, MSi mengingatkan masyarakat bahwa buruknya fasilitas sanitasi juga dapat menjadi penyebab anak terkena stunting.
"Sanitasi kalau misalnya tidak baik, juga akan mengakibatkan kondisi kesehatan terganggu," ujar dia di sela kegiatan “Perjalanan Aksi Bersama Cegah Stunting” bertajuk “Kolaborasi dan Inovasi Dukung Anak Indonesia Jadi Generasi Maju” di Wonosobo, Selasa (8/11).
Hal senada juga disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan buruknya sanitasi terkait dengan penularan penyakit diare seperti kolera dan disentri, serta tipus, infeksi cacing usus dan polio, yang dapat berkontribusi pada stunting dan penyebaran resistensi antimikroba.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang mempengaruhi fisik dan otaknya, akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Menurut Sri Anna, ini berhubungan dengan status gizi ibu selama kehamilan, praktik menyusui atau ASI tidak eksklusif selama enam bulan pertama, praktik pemberian makan pendamping (MPASI) yang tidak tepat dan pemantauan tumbuh kembang anak yang tidak rutin.
"Penyebab langsungnya asupan gizi yang kurang, kesehatan yakni sering sakit anaknya akibatnya status gizi turun. Penyebab tidak langsungnya aksesibilitas terhadap pangan. Pola asuh berpengaruh ke kesehatan," kata dia.
Anak yang mengalami stunting akan terganggu pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kecerdasan serta metabolisme tubuhnya. Pada jangka panjang, IQ anak lebih rendah ketimbang rekan seusianya yang tak mengalami stunting dan mengalami berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes dan stroke.
Menurut Sri Anna, stunting sebenarnya merupakan permasalahan kesehatan yang dapat dicegah, bahkan sejak sebelum kelahiran anak yakni dengan berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau periode emas.
Ada tiga hal yang dapat diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Pola makan yang baik mencakup pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan kemudian dilanjutkan dengan MPASI yang bernutrisi dan adekuat.
Kemudian, orangtua menerapkan pola asuh yang baik dengan membawa anaknya secara rutin ke Posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya, memenuhi kebutuhan air bersih, serta meningkatkan fasilitas sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan.
"Kemenkes yang beraksi (dalam intervensi pola makan), tetapi juga ada upaya misalnya berusaha memberikan edukasi dan lainnya. Swasta juga bisa berperan mungkin perguruan tinggi bekerja sama," kata Sri Anna.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Wonosobo Dyah Retno Afif Nurhidayat mengatakan, tantangan mengatasi permasalahan stunting terutama di wilayah Wonosobo yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat.
Oleh karena itu, menurut dia, pencegahan stunting tidak akan berjalan efektif tanpa kolaborasi multipihak yang dilakukan antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga sektor swasta.
"Sanitasi kalau misalnya tidak baik, juga akan mengakibatkan kondisi kesehatan terganggu," ujar dia di sela kegiatan “Perjalanan Aksi Bersama Cegah Stunting” bertajuk “Kolaborasi dan Inovasi Dukung Anak Indonesia Jadi Generasi Maju” di Wonosobo, Selasa (8/11).
Hal senada juga disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan buruknya sanitasi terkait dengan penularan penyakit diare seperti kolera dan disentri, serta tipus, infeksi cacing usus dan polio, yang dapat berkontribusi pada stunting dan penyebaran resistensi antimikroba.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang mempengaruhi fisik dan otaknya, akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Menurut Sri Anna, ini berhubungan dengan status gizi ibu selama kehamilan, praktik menyusui atau ASI tidak eksklusif selama enam bulan pertama, praktik pemberian makan pendamping (MPASI) yang tidak tepat dan pemantauan tumbuh kembang anak yang tidak rutin.
"Penyebab langsungnya asupan gizi yang kurang, kesehatan yakni sering sakit anaknya akibatnya status gizi turun. Penyebab tidak langsungnya aksesibilitas terhadap pangan. Pola asuh berpengaruh ke kesehatan," kata dia.
Anak yang mengalami stunting akan terganggu pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kecerdasan serta metabolisme tubuhnya. Pada jangka panjang, IQ anak lebih rendah ketimbang rekan seusianya yang tak mengalami stunting dan mengalami berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes dan stroke.
Menurut Sri Anna, stunting sebenarnya merupakan permasalahan kesehatan yang dapat dicegah, bahkan sejak sebelum kelahiran anak yakni dengan berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau periode emas.
Ada tiga hal yang dapat diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Pola makan yang baik mencakup pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan kemudian dilanjutkan dengan MPASI yang bernutrisi dan adekuat.
Kemudian, orangtua menerapkan pola asuh yang baik dengan membawa anaknya secara rutin ke Posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya, memenuhi kebutuhan air bersih, serta meningkatkan fasilitas sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan.
"Kemenkes yang beraksi (dalam intervensi pola makan), tetapi juga ada upaya misalnya berusaha memberikan edukasi dan lainnya. Swasta juga bisa berperan mungkin perguruan tinggi bekerja sama," kata Sri Anna.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Wonosobo Dyah Retno Afif Nurhidayat mengatakan, tantangan mengatasi permasalahan stunting terutama di wilayah Wonosobo yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat.
Oleh karena itu, menurut dia, pencegahan stunting tidak akan berjalan efektif tanpa kolaborasi multipihak yang dilakukan antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga sektor swasta.
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
