CARAPANDANG - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai perlu dorong yang konsisten untuk meningkatkan kontribusi peran perempuan di ruang-ruang publik.
Langkah itu menurut dia sangat penting karena perempuan harus mampu keluar dari stereotip yang ada saat ini, sehingga mampu lebih banyak berperan dalam mewujudkan kebijakan publik.
"Selama ini perempuan selalu dicitrakan harus menjadi manusia yang sempurna. Untuk meningkatkan perannya dalam setiap kebijakan publik, perempuan harus berani untuk menjadi tidak sempurna dengan memecahkan tembok kaca stereotip yang mengungkungnya," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal itu dia katakan saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema “Diaspora Global Aceh Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh Dalam Kepemimpinan Perempuan”, Sabtu (18/6).
Ia menilai, berkorban untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan keluar dari steriotip yang selama ini mengukung kaum perempuan, menjadi tantangan besar agar keterlibatan perempuan di ruang publik bisa ditingkatkan.
Menurut dia, perjuangan perempuan Aceh untuk berkiprah di ruang publik seharusnya bisa lebih baik mengingat peran perempuan Aceh yang mengemuka di masa lalu.
“Adapun sejarah nusantara mencatat, perempuan telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi secara khusus perempuan Aceh memiliki kedaulatan dalam kerajaan Islam antara 1641-1699,” ujarnya.
Ia mencontohkan, Aceh memiliki banyak pahlawan perempuan, antara lain Laksamana Keumalahayati (1550-1615), Tjut Nyak Dien (1848-1908), dan Cut Nyak Meutia (1870-1910).
Namun menurut dia, saat ini perempuan di Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan peningkatan keterwakilannya di parlemen menjadi 30 persen.
Ia mengutip data World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.
“Data tersebut memperlihatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih terbilang rendah. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong agar perempuan mampu keluar dari stereotip yang mengukungnya selama ini harus terus diupayakan,” katanya.
Ia menilai, pemberdayaan dari sisi pendidikan dan pengetahuan agar mampu membuka cakrawala berpikir para perempuan. Selain itu menurut dia, masyarakat harus konsisten dan masif dilakukan agar tercipta kemandirian yang sangat berguna untuk meningkatkan peran perempuan di ruang-ruang publik.
Langkah itu menurut dia sangat penting karena perempuan harus mampu keluar dari stereotip yang ada saat ini, sehingga mampu lebih banyak berperan dalam mewujudkan kebijakan publik.
"Selama ini perempuan selalu dicitrakan harus menjadi manusia yang sempurna. Untuk meningkatkan perannya dalam setiap kebijakan publik, perempuan harus berani untuk menjadi tidak sempurna dengan memecahkan tembok kaca stereotip yang mengungkungnya," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal itu dia katakan saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema “Diaspora Global Aceh Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh Dalam Kepemimpinan Perempuan”, Sabtu (18/6).
Ia menilai, berkorban untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan keluar dari steriotip yang selama ini mengukung kaum perempuan, menjadi tantangan besar agar keterlibatan perempuan di ruang publik bisa ditingkatkan.
Menurut dia, perjuangan perempuan Aceh untuk berkiprah di ruang publik seharusnya bisa lebih baik mengingat peran perempuan Aceh yang mengemuka di masa lalu.
“Adapun sejarah nusantara mencatat, perempuan telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi secara khusus perempuan Aceh memiliki kedaulatan dalam kerajaan Islam antara 1641-1699,” ujarnya.
Ia mencontohkan, Aceh memiliki banyak pahlawan perempuan, antara lain Laksamana Keumalahayati (1550-1615), Tjut Nyak Dien (1848-1908), dan Cut Nyak Meutia (1870-1910).
Namun menurut dia, saat ini perempuan di Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan peningkatan keterwakilannya di parlemen menjadi 30 persen.
Ia mengutip data World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.
“Data tersebut memperlihatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih terbilang rendah. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong agar perempuan mampu keluar dari stereotip yang mengukungnya selama ini harus terus diupayakan,” katanya.
Ia menilai, pemberdayaan dari sisi pendidikan dan pengetahuan agar mampu membuka cakrawala berpikir para perempuan. Selain itu menurut dia, masyarakat harus konsisten dan masif dilakukan agar tercipta kemandirian yang sangat berguna untuk meningkatkan peran perempuan di ruang-ruang publik.
.jpeg "Ara Akan Diberikan Posisi Terhormat di Gerindra")
.jpeg "Ketum Golkar: RK Kantongi Tiket Maju Pilkada Jabar dari Golkar dan Gerindra")
