CARAPANDANG - Pemerintah memastikan akan mulai memindahkan 1.250 ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai Juli 2024. Pemindahan ini dilakukan secara bertahap, mengingat pemerintah akan mulai bekerja dari IKN mulai 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengaku sudah menerima daftar lengkap nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan, Kementerian PANRB telah melakukan simulasi pemindahan ASN ke IKN.
"Di bulan Juli direncanakan sudah ada yang pindah, dan kami sudah koordinasi sedikitnya, setidaknya ada 1.250an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 dari TNI-Polri untuk pindah ke IKN," papar Anas kepada media di Istana, dikutip Jumat (15/12/2023).
Di dalam simulasi Kementerian PANRB, dia menuturkan telah memperhitungkan hingga 9.000 ASN yang bekerja di sana. Presiden, menurut Anas, telah mengetahui hal ini. Presiden meminta agar Kementerian PANRB juga menghitung tunjangan biaya kemahalan dan insentif lainnya untuk para ASN.
Terkait dengan nilainya, Anas mengaku sudah memiliki nilai besarannya. Namun, hal tersebut belum difinalisasi. Biaya kemahalan dan insentif ini akan memperhitungkan status dan keluarga ASN.
"Kan macam-macam, kamu punya anak nggak? punya istri nggak? kalau masih jomblo ya beda dong tunjangannya," ungkap Anas.
Kementerian PANRB juga tengah memproses usulan Kapolri terkait dengan pembangunan Polres di IKN. "Ini akan kami kaji," tegasnya. Dilansir cnbcindonesia.com
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengaku sudah menerima daftar lengkap nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan, Kementerian PANRB telah melakukan simulasi pemindahan ASN ke IKN.
"Di bulan Juli direncanakan sudah ada yang pindah, dan kami sudah koordinasi sedikitnya, setidaknya ada 1.250an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 dari TNI-Polri untuk pindah ke IKN," papar Anas kepada media di Istana, dikutip Jumat (15/12/2023).
Di dalam simulasi Kementerian PANRB, dia menuturkan telah memperhitungkan hingga 9.000 ASN yang bekerja di sana. Presiden, menurut Anas, telah mengetahui hal ini. Presiden meminta agar Kementerian PANRB juga menghitung tunjangan biaya kemahalan dan insentif lainnya untuk para ASN.
Terkait dengan nilainya, Anas mengaku sudah memiliki nilai besarannya. Namun, hal tersebut belum difinalisasi. Biaya kemahalan dan insentif ini akan memperhitungkan status dan keluarga ASN.
"Kan macam-macam, kamu punya anak nggak? punya istri nggak? kalau masih jomblo ya beda dong tunjangannya," ungkap Anas.
Kementerian PANRB juga tengah memproses usulan Kapolri terkait dengan pembangunan Polres di IKN. "Ini akan kami kaji," tegasnya. Dilansir cnbcindonesia.com
.jpg "Usai Red Sparks Vs Indonesia All Star Voli Indonesia Makin Maju")
.jpg "Sambut Hari Kartini, Menparekraf Dorong Perempuan Semangat Berkarya")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
.jpg "Timnas U-17 Wanita Siap Berlaga di AFC U-17 Women's Asian Cup")
