CARAPANDANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi dapat mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas.
“Diharapkan, ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan, dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas,” ujar Airlangga dalam acara Kemenko Perekonomian Goes to Campus Universitas Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai program yang saat ini terus berjalan, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Tunai PKL dan Warung.
Lalu, pelaku UMKM yang membutuhkan up-skilling dan re-skilling difasilitasi melalui program Kartu Prakerja dan pelaku UMKM pemula yang membutuhkan pembiayaan skala ultra-mikro dapat mengakses kredit Mekaar, Kredit UMi (Ultra Mikro) maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.
Airlangga melanjutkan pemerintah juga menetapkan plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun, dengan memberikan kebijakan relaksasi dan tambahan subsidi bunga sampai dengan akhir tahun ini, sehingga para peminjam hanya menanggung bunga KUR sebesar 3 persen.
“Kita harus terus mendorong agar lapangan pekerjaan bisa ditingkatkan dan produktivitas juga meningkat," ujar Airlangga.
Dalam setiap periode krisis, ia mengatakan UMKM mampu bertahan dan menjadi penopang, serta dapat pulih lebih cepat. Lalu, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Dengan itu, menurut dia, pengembangan UMKM merupakan kebutuhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menjelaskan pelaku UMKM di Indonesia didominasi oleh generasi muda rentang usia 25 hingga 34 tahun. Ia menyebut generasi ini memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Seperti diketahui, program dukungan bagi UMKM terdapat dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang merupakan salah satu klaster utama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun ini, PEN dianggarkan sebesar Rp455, 62 triliun.
“Diharapkan, ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan, dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas,” ujar Airlangga dalam acara Kemenko Perekonomian Goes to Campus Universitas Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai program yang saat ini terus berjalan, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Tunai PKL dan Warung.
Lalu, pelaku UMKM yang membutuhkan up-skilling dan re-skilling difasilitasi melalui program Kartu Prakerja dan pelaku UMKM pemula yang membutuhkan pembiayaan skala ultra-mikro dapat mengakses kredit Mekaar, Kredit UMi (Ultra Mikro) maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.
Airlangga melanjutkan pemerintah juga menetapkan plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun, dengan memberikan kebijakan relaksasi dan tambahan subsidi bunga sampai dengan akhir tahun ini, sehingga para peminjam hanya menanggung bunga KUR sebesar 3 persen.
“Kita harus terus mendorong agar lapangan pekerjaan bisa ditingkatkan dan produktivitas juga meningkat," ujar Airlangga.
Dalam setiap periode krisis, ia mengatakan UMKM mampu bertahan dan menjadi penopang, serta dapat pulih lebih cepat. Lalu, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Dengan itu, menurut dia, pengembangan UMKM merupakan kebutuhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menjelaskan pelaku UMKM di Indonesia didominasi oleh generasi muda rentang usia 25 hingga 34 tahun. Ia menyebut generasi ini memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Seperti diketahui, program dukungan bagi UMKM terdapat dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang merupakan salah satu klaster utama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun ini, PEN dianggarkan sebesar Rp455, 62 triliun.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
