CARAPANDANG - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut merespon pernyataan Jusuf Kalla alias JK yang menolak wacana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslab) untuk menggantikan posisi ketua umum (ketum) saat ini.
Menurutnya tak hanya Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI itu yang menolak munaslub, tetapi juga mayoritas DPD provinsi partai berlambang pohon beringin itu juga memiliki suara yang sama.
“Ya seluruh pengurus Golkar, DPD I juga menolak munaslub. Jadi, seluruh senior memang menolak,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, penolakan itu merupakan hasil pertemuan inisiatif dari para 38 Ketua DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia ketika mereka berkumpul di Hotel Mulia Resort, Badung, Bali pada Minggu (30/7/2023) malam.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga angkat bicara mengenai konsolidasi soal calon presiden (capres) yang akan didukung oleh Golkar.
Menurutnya, persoalan tersebut akan dibicarakan kembali dengan calon-calon yang ada dari setiap partai. Apalagi, meskipun DPD I mendorong agar merapat ke Prabowo, tetapi dia menilai pembicaraan soal capres harus dibahas secara matang.
Tak hanya itu, dia mengatakan saran dari JK agar Golkar mandiri dan tak bergantung dengan koalisi disebutnya akan turut ditampung sebagai masukan.
“Ya, tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada tapi tentu ada tim yang sedang bekerja. Namun, yang bisa ditegaskan kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden,” pungkas Airlangga.
Sementara itu, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia yang namanya ikut terseret dalam pusaran isu Munaslub Golkar juga buka suara dengan penolakan yang dilakukan oleh banyak pihak.
Bahlil mengaku lebih menyerahkan persoalan polemik munaslub tersebut ke DPP Golkar. Mengingat, sebagai kader dia akan terus mengikuti mekanisme organisasi, termasuk perihal pergantian ketua umum.
"Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya, serahkan itu kepada DPP ya. Nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi aja ya. Karena sudah saya jelaskan itu urusan DPP," imbuh Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).
Untuk diketahui, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak wacana munaslub.
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar JK menolak wacana penyelenggaraan munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.
JK menjelaskan, penyelenggaraan munaslub di tengah tahapan Pemilu 2024 yang tak lama lagi hanya akan merusak nama baik Partai Golkar.
"Sangat tidak setuju, karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," ungkap JK usai seminar Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Menurutnya tak hanya Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI itu yang menolak munaslub, tetapi juga mayoritas DPD provinsi partai berlambang pohon beringin itu juga memiliki suara yang sama.
“Ya seluruh pengurus Golkar, DPD I juga menolak munaslub. Jadi, seluruh senior memang menolak,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, penolakan itu merupakan hasil pertemuan inisiatif dari para 38 Ketua DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia ketika mereka berkumpul di Hotel Mulia Resort, Badung, Bali pada Minggu (30/7/2023) malam.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga angkat bicara mengenai konsolidasi soal calon presiden (capres) yang akan didukung oleh Golkar.
Menurutnya, persoalan tersebut akan dibicarakan kembali dengan calon-calon yang ada dari setiap partai. Apalagi, meskipun DPD I mendorong agar merapat ke Prabowo, tetapi dia menilai pembicaraan soal capres harus dibahas secara matang.
Tak hanya itu, dia mengatakan saran dari JK agar Golkar mandiri dan tak bergantung dengan koalisi disebutnya akan turut ditampung sebagai masukan.
“Ya, tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada tapi tentu ada tim yang sedang bekerja. Namun, yang bisa ditegaskan kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden,” pungkas Airlangga.
Sementara itu, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia yang namanya ikut terseret dalam pusaran isu Munaslub Golkar juga buka suara dengan penolakan yang dilakukan oleh banyak pihak.
Bahlil mengaku lebih menyerahkan persoalan polemik munaslub tersebut ke DPP Golkar. Mengingat, sebagai kader dia akan terus mengikuti mekanisme organisasi, termasuk perihal pergantian ketua umum.
"Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya, serahkan itu kepada DPP ya. Nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi aja ya. Karena sudah saya jelaskan itu urusan DPP," imbuh Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).
Untuk diketahui, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak wacana munaslub.
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar JK menolak wacana penyelenggaraan munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.
JK menjelaskan, penyelenggaraan munaslub di tengah tahapan Pemilu 2024 yang tak lama lagi hanya akan merusak nama baik Partai Golkar.
"Sangat tidak setuju, karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," ungkap JK usai seminar Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
