Anggota DPR Minta Pemerintah Daerah Tidak Hambat Transformasi Digital

CARAPANDANG - Anggota DPR RI Farhan meminta kepada  pemerintah daerah (pemda) agar  tidak menghambat transformasi digital dan mendukung yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Dia mengatakan Pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

"Di beberapa daerah, kota besar sekalipun, seperti Bandung, inisiatif Pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet menjadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan Program BAKTI Kominfo," kata Farhan di Jakarta, Rabu (16/2). 

Politisi Partai NasDem ini  meminta kepada pemerintah pusat maupun Pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan lancar.

Dia mencontohkan dirinya yang menjalin komunikasi antara Pemprov Jabar, termasuk dengan pemkab/pemkot di Jabar dengan stakeholder swasta dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun pendukung infrastruktur internet dan menguatkan suprastruktur dalam kerangka transformasi digital.

"Pada 20 Februari 2022, di Kabupaten Pangandaran dengan prakarsa kami, Gubernur Jabar akan meresmikan layanan access point internet hasil kerja sama dengan BAKTI Kominfo," ungkap Anggota Komisi I itu. 

Saat disinggung sejumlah Pemda yang membebankan biaya sewa tanah mahal untuk menggelar kabel telekomunikasi hingga melakukan ancaman, Farhan meminta pemda khususnya kabupaten dan kota melihat peluang transformasi digital nasional ini. Menurutnya, kunci transformasi digital adalah kolaborasi.

"Saya kira pemerintah daerah, khusus kabupaten dan kota harus lebih mendalami peluang-peluang penyerapan program Kominfo untuk optimalisasi akses internet di wilayahnya," katanya.