CARAPANDANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan Kepala Daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Juga mengatur tata cara pengajuan cuti Menteri atau Kepala Daerah yang maju dalam Pilpres 2024.
Dalam aturan itu menteri dan Kepala Daerah wajib cuti selama kampanye dalam pemilu.
Dalam pasal 31 tertulis Menteri dan Pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres), berstatus anggota partai politik, hingga anggota tim kampanye.
Begitu juga dengan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota.
Adapun, hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan Cuti.
Kemudian dalam pasal 34 ayat (2) pengajuan cuti Menteri ke Presiden melalui Mensesneg, Sedangkan Gubernur dan Wagub mengajukan cuti ke Mendagri dengan tembusan ke Presiden. Sedangkan Walikota dan Wakil Walikota mengajukan cuti ke gubernur dengan tembusan ke Mendagri.
Bagi Menteri dan Kepala Daerah yang maju sebagai capres dan cawapres, cuti diajukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye.
Sementara dalam Pasal 36 ayat (1) tertulis bahwa para pejabat negara diberikan jatah cuti sebanyak satu kali dalam seminggu selama masa kampanye.
Dalam beleid tertuang bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan Cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum. Dilansir cnbcindonesia.com
Dalam aturan itu menteri dan Kepala Daerah wajib cuti selama kampanye dalam pemilu.
Dalam pasal 31 tertulis Menteri dan Pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres), berstatus anggota partai politik, hingga anggota tim kampanye.
Begitu juga dengan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota.
Adapun, hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan Cuti.
Kemudian dalam pasal 34 ayat (2) pengajuan cuti Menteri ke Presiden melalui Mensesneg, Sedangkan Gubernur dan Wagub mengajukan cuti ke Mendagri dengan tembusan ke Presiden. Sedangkan Walikota dan Wakil Walikota mengajukan cuti ke gubernur dengan tembusan ke Mendagri.
Bagi Menteri dan Kepala Daerah yang maju sebagai capres dan cawapres, cuti diajukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye.
Sementara dalam Pasal 36 ayat (1) tertulis bahwa para pejabat negara diberikan jatah cuti sebanyak satu kali dalam seminggu selama masa kampanye.
Dalam beleid tertuang bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan Cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum. Dilansir cnbcindonesia.com
.jpg "TKN Prabowo Gibran Minta Pendukungnya Percaya MK")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Red Spark Umumkan Perpanjang Kontrak Megawati")