CARAPANDANG -Â Â Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta keadilan dan keterbukaan soal perhitungan nilai karbon guna mempercepat transisi ke ekonomi tanpa emisi yang ramah lingkungan.
Saat menghadiri sesi panel dalam World Economic Forum (WEF) 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, Swiss, Senin (23/5), Bahlil mengatakan saat ini regulasi global terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil.
Harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.
"Saya punya satu kekhawatiran, moderator. Ketika ini tidak mampu kita mediasi dan mitigasi secara baik, maka saya tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan. Dan negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi hal ini. Karena ini kita butuh kolaborasi yang baik. Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Bahlil menjelaskan Presiden Joko Widodo saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era nol emisi pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Dan dia  pun mengajak para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.
"Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Ketika ada satu upaya strategis standar ganda, di sini ada kegagalan kita semua. Dan harus fair, harus terbuka," janjinya.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini yaitu mewujudkan ekosistem industri hilirisasi dalam rangka mendorong investasi hijau di Indonesia, salah satunya ekosistem industri baterai listrik.
Hal itu merupakan salah satu bentuk kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan membentuk tata kelola lingkungan yang baik.
Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengelolaan kebun sawit dengan memperhatikan rekomendasi dari global. Tidak lagi menebang dan saat ini sedang diberlakukan moratorium penebangan hutan untuk menjadi kebun sawit.
"Pada saat kita melarang ekspor sawit, dunia berteriak. Kita begitu baru menyetop sedikit ekspor batu bara dunia juga teriak. Jadi saya katakan tidak boleh ada standarnya. Jadi kalo kita mau, ayo duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Seluruh dunia sudah merdeka, tidak bisa lagi ada menyatakan dia lebih hebat dari negara lain. Karena ini persoalan dunia," ujar Bahlil.
Pertemuan tahunan WEF di Davos, Swiss, mengundang tokoh dunia dari berbagai negara dan beragam industri untuk berdiskusi bersama menetapkan inisiatif dalam penyelesaian isu-isu global.
WEF 2022 merupakan yang pertama diselenggarakan kembali sejak pandemi COVID-19 dengan mengangkat tema Working Together, Restoring Trust.Â
Saat menghadiri sesi panel dalam World Economic Forum (WEF) 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, Swiss, Senin (23/5), Bahlil mengatakan saat ini regulasi global terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil.
Harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.
"Saya punya satu kekhawatiran, moderator. Ketika ini tidak mampu kita mediasi dan mitigasi secara baik, maka saya tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan. Dan negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi hal ini. Karena ini kita butuh kolaborasi yang baik. Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Bahlil menjelaskan Presiden Joko Widodo saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era nol emisi pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Dan dia  pun mengajak para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.
"Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Ketika ada satu upaya strategis standar ganda, di sini ada kegagalan kita semua. Dan harus fair, harus terbuka," janjinya.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini yaitu mewujudkan ekosistem industri hilirisasi dalam rangka mendorong investasi hijau di Indonesia, salah satunya ekosistem industri baterai listrik.
Hal itu merupakan salah satu bentuk kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan membentuk tata kelola lingkungan yang baik.
Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengelolaan kebun sawit dengan memperhatikan rekomendasi dari global. Tidak lagi menebang dan saat ini sedang diberlakukan moratorium penebangan hutan untuk menjadi kebun sawit.
"Pada saat kita melarang ekspor sawit, dunia berteriak. Kita begitu baru menyetop sedikit ekspor batu bara dunia juga teriak. Jadi saya katakan tidak boleh ada standarnya. Jadi kalo kita mau, ayo duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Seluruh dunia sudah merdeka, tidak bisa lagi ada menyatakan dia lebih hebat dari negara lain. Karena ini persoalan dunia," ujar Bahlil.
Pertemuan tahunan WEF di Davos, Swiss, mengundang tokoh dunia dari berbagai negara dan beragam industri untuk berdiskusi bersama menetapkan inisiatif dalam penyelesaian isu-isu global.
WEF 2022 merupakan yang pertama diselenggarakan kembali sejak pandemi COVID-19 dengan mengangkat tema Working Together, Restoring Trust.Â
.jpg "Mensos Ajak Yatim dan Yatim Piatu Bersaudara Sinjau ke Makassar")
