CARAPANDANG.COM – Gagasan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno yang berencana akan menggelar Salat Taraweh berjamaah di lapangan Monas menuai kritik. Salah satunya dari politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Faozan Amar.
Faozan mengatakan tidak ada tuntunan baik di dalam Al-quran maupun sunah yang memperintahkan Salat Taraweh secara berjamaah dilakukan di lapangan. Hal tersebut boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat.
“Tidak ada tuntunan Salat Taraweh di Lapangan, baik menurut Al Qur'an, maupun Sunah. Kecuali dalam keadaan darurat,” ujarnya Faozan dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (21/5).
Faozan menuturkan selama bulan suci Ramadan umat Islam diperintah untuk beribadah melalui iktikaf di masjid atau mushola, bukan di lapangan.
Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini menilai gagasan yang digulirkan oleh Wagub DKI Jakarta ini lebih kental dengan nuansa politik dari pada Ibadah. “Salat Taraweh di Monas lebih kental nuansa Politis dari pada ibadah. Sehingga bertentangan dengan tujuan ibadah itu sendiri yakni mendapat keridhaan Allah SWT. Apalagi ada Masjid Istiqlal dan masjid lainnya di sekitar Monas yang bisa menampung jamaah dalam jumlah banyak,” katanya.
Faozan menyarankan agar di bulan suci ini dijadikan momentum untuk memakmurkan Masjid dan Mushola, melalui amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al- quran dan sunah. Jika gagasan ini bertujuan untuk menjadi sarana mempersatukan umat bukanlah cara yang tepat.
“Mempersatukan umat itu tidak hanya dengan Salat Taraweh di Monas. Sebab di antara umat Islam saja jumlah rakaat Salat Tarawehnya berbeda, ada yang 11 dan 23 rakaaat. Masih banyak cara lain yang lebih elegan untuk mempersatukan umat,” tutupnya.
Faozan mengatakan tidak ada tuntunan baik di dalam Al-quran maupun sunah yang memperintahkan Salat Taraweh secara berjamaah dilakukan di lapangan. Hal tersebut boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat.
“Tidak ada tuntunan Salat Taraweh di Lapangan, baik menurut Al Qur'an, maupun Sunah. Kecuali dalam keadaan darurat,” ujarnya Faozan dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (21/5).
Faozan menuturkan selama bulan suci Ramadan umat Islam diperintah untuk beribadah melalui iktikaf di masjid atau mushola, bukan di lapangan.
Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini menilai gagasan yang digulirkan oleh Wagub DKI Jakarta ini lebih kental dengan nuansa politik dari pada Ibadah. “Salat Taraweh di Monas lebih kental nuansa Politis dari pada ibadah. Sehingga bertentangan dengan tujuan ibadah itu sendiri yakni mendapat keridhaan Allah SWT. Apalagi ada Masjid Istiqlal dan masjid lainnya di sekitar Monas yang bisa menampung jamaah dalam jumlah banyak,” katanya.
Faozan menyarankan agar di bulan suci ini dijadikan momentum untuk memakmurkan Masjid dan Mushola, melalui amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al- quran dan sunah. Jika gagasan ini bertujuan untuk menjadi sarana mempersatukan umat bukanlah cara yang tepat.
“Mempersatukan umat itu tidak hanya dengan Salat Taraweh di Monas. Sebab di antara umat Islam saja jumlah rakaat Salat Tarawehnya berbeda, ada yang 11 dan 23 rakaaat. Masih banyak cara lain yang lebih elegan untuk mempersatukan umat,” tutupnya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
