Banjir Rob di Pantura Jawa Timur-Jawa Barat Diprakirakan Berlangsung hingga 25 Mei 2022

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi pasang surut, kondisi banjir pesisir (rob) di sebagian utara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dapat berlangsung hingga 25 Mei 2022.

"Banjir pesisir mulai terjadi sejak tanggal 14 Mei 2022, potensi banjir pesisir ini dapat terjadi hingga 25 Mei 2022," kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, sejak tanggal 13 Mei 2022 BMKG telah merilis informasi potensi banjir pesisir di beberapa wilayah Indonesia bersamaan adanya fase bulan purnama dan kondisi Perigee (Jarak terdekat bulan ke bumi).
 
Ia menyebutkan, kondisi banjir pesisir terjadi di pesisir Pantai Tegal, Wonokerto-Pekalongan, Pantai Sari-Pekalongan, Pantai Batang, Pantai Tawang Kendal.
 
Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jalan Raya Genuk Semarang-Demak, Pantai Karang tengah Demak, Pantai Rembang, dan pesisir Jawa Timur.
 
"Selain faktor curah hujan di beberapa wilayah, gelombang tinggi di Laut Jawa yang mencapai 1,25 - 2,5 meter juga memberikan dampak terhadap peningkatan banjir rob di wilayah tersebut.
 
"Ketinggian banjir pesisir berbeda di tiap wilayah. Namun demikian, kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat," katanya.
 
Ia menyampaikan, masyarakat diimbau untuk menyiapkan upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir tersebut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG.
 
Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa BMKG menerapkan paradigma Preventive Maintenance dalam menjaga kualitas produk data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
 
Langkah ini dilakukan karena BMKG tidak ingin "kecolongan" dengan kejadian bencana alam.
 
"Tidak hanya penambahan instrumen alat saja, namun pemeliharaan seluruh peralatan operasional juga menjadi prioritas utama BMKG, terutama yang berkaitan dengan sistem peringatan dini," ujarnya.