Banyak Program Prioritas, Pemko Harapkan Dana CSR Bisa Jadi Solusi Pembiayaan

CARAPANDANG.COM - Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menentukan 5 program prioritas untuk tahun 2019 mendatang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Kelima program tersebut adalah peningkatan penataan kawasan kumuh, penataan drainase pada wilayah rawan banjir dan tergenang. Ketiga, Pemko Tanjungpinang juga akan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan manajemen transportasi massal di Kota Tanjungpinang seperti penyediaan halte, bus serta terminal. Pengawasan sektor usaha yang berdampak pada pengrusakan lingkungan serta sampah. Untuk merealisasikan semua program ini, Pemko Tanjungpinang masih berharap dana Corporated Social Responsibility (CSR) yang berasal dari perusahaan di Tanjungpinang agar dapat menopang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang.

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza juga mengakui bahwa untuk mewujudkan semua program tersebut, perlu dana yang juga sangat luar biasa. Saat ini, membangun Kota Tanjungpinang tidak bisa mengandalkan APBD dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri. Namun, perlu dukungan dari pihak swasta dalam hal investasi. 

"Kita berharap, pembangunan di Tanjungpinang bersinergi dengan swasta, bisa disejalankan pemanfaatan CSR," dalam sambutan saat pembukaan kegiatan Musrenbang di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (19/3/2018).

Terkait dengan harapan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan, Pemko Tanjungpinang telah membentuk forum CSR Kota Tanjungpinang. Pembentukan pertama itu bertujuan untuk konsolidasi terhadap program yang ada pada CSR di setiap perusahaan BUMN, BUMD dan swasta lainnya di Kota Tanjungpinang.

"Dalam forum itu, berkembang berbagai macam usulan dan masukkan. Makanya, di tahun 2018 ini, kita siapkan satu desk CSR. Karena kami saat ini melihat bagaimana prosedur atau program pelaksanaan CSR itu," tuturnya.

Riono juga menjelaskan, dari hasil Musrenbang pada tahun 2018 tingkat Kota Tanjungpinang, Pemko Tanjungpinang akan melihat usulan yang dianggap bagus untuk pembangunan di tahun 2019 mendatang. Kemudian, usulan itu nantinya akan disinergikan dengan program pada forum CSR.

"Nanti apa-apa saja program usulan di tahun ini, nantinya mereka akan memperjuangkan usulan itu untuk 2019," ungkapnya.

Lebih lanjut kata Riono, potensi dana CSR di Kota Tanjungpinang sejatinya cukup besar. Karena jika merujuk ke Undang-undang, dana CSR wajib dikeluarkan sebesar 3 persen dari laba setiap perusahaan tersebut. Sehingga, beban Pemerintah Daerah untuk menyediakan serta mensejahterakan masyarakat bisa tercapai dengan baik dna tepat.

"Jadi, hal-hal yang kecil bersifat publik itu kita harapkan bisa ditangani CSR, karena CSR itu harus bersifat publik, seperti mungkin untuk pembangunan taman," pungkasnya.

Pada Musrenbang tingkat Kota Tanjungpinang tersebut, dihadiri oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, anggota DPRD Provinsi Kepri, ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tanjungpinang, para OPD serta Camat, Lurah dan ketua RT dan RW se Kota Tanjungpinang.