Laporan: Hamid Toliu
CARAPANDANG [POHUWATO] - Disela-sela pengambilan sumpah/janji CPNS ke PNS formasi 2020, penyerahan SK pengangkatan CPNSD formasi 2021 dan penyerahan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di halaman kantor bupati, Selasa, (26/04/2022).
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga berpesan kepada ASN dan P3K untuk tidak memamerkan persoalan yang dihadapi di media sosial. Karena saat ini medsos menjadi sebuah penyaluran berbagai persoalan dari seseorang termasuk ASN itu sendiri.
Dikatakan bupati, saat ini kita berada di era transformasi informasi digital yang begitu pesat yang seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang kerja-kerja ASN. Namun sebaliknya kondisi ini terkadang justru melahirkan beberapa ASN yang manja, lebay yang setiap menghadapi persoalan bahkan sekecil apapun selalu saja dicurahkan di media sosial.
Kondisi ini menurut bupati bisa menghilangkan wibawa dari ASN tersebut. Lebih-lebih dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
“Kondisi ini tentu sangat tidak diharapkan oleh semua”, jelasnya.
Lanjut Bupati Saipul Mbuinga, apapaun persoalan yang dihadapi terutama terkait dengan status kepegawaian maupun soal kesejahteraan dan lain-lain hendaknya dibicarakan baik dengan pimpinan secara berjenjang untuk menemukan solusi terbaik. Tentunya kita tidak berharap kedepannya kondisi ini akan terjadi.
“Ia, bila terjadi, saya tidak segan untuk memerintahkan OPD yang berkaitan untuk mengawasi langsung setiap postingan ASN di media sosial, dan apabila menemukannya maka akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku”,kata Bupati Saipul.[]
CARAPANDANG [POHUWATO] - Disela-sela pengambilan sumpah/janji CPNS ke PNS formasi 2020, penyerahan SK pengangkatan CPNSD formasi 2021 dan penyerahan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di halaman kantor bupati, Selasa, (26/04/2022).
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga berpesan kepada ASN dan P3K untuk tidak memamerkan persoalan yang dihadapi di media sosial. Karena saat ini medsos menjadi sebuah penyaluran berbagai persoalan dari seseorang termasuk ASN itu sendiri.
Dikatakan bupati, saat ini kita berada di era transformasi informasi digital yang begitu pesat yang seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang kerja-kerja ASN. Namun sebaliknya kondisi ini terkadang justru melahirkan beberapa ASN yang manja, lebay yang setiap menghadapi persoalan bahkan sekecil apapun selalu saja dicurahkan di media sosial.
Kondisi ini menurut bupati bisa menghilangkan wibawa dari ASN tersebut. Lebih-lebih dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
“Kondisi ini tentu sangat tidak diharapkan oleh semua”, jelasnya.
Lanjut Bupati Saipul Mbuinga, apapaun persoalan yang dihadapi terutama terkait dengan status kepegawaian maupun soal kesejahteraan dan lain-lain hendaknya dibicarakan baik dengan pimpinan secara berjenjang untuk menemukan solusi terbaik. Tentunya kita tidak berharap kedepannya kondisi ini akan terjadi.
“Ia, bila terjadi, saya tidak segan untuk memerintahkan OPD yang berkaitan untuk mengawasi langsung setiap postingan ASN di media sosial, dan apabila menemukannya maka akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku”,kata Bupati Saipul.[]
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
