CARAPANDANG.COM – Kebijakan Kementerian Agama merekomendasikan 200 nama mubalig berpotensi menjadi pembelahan di masyarakat. Seharusnya hal ini jangan dilakukan untuk menjaga persatuan umat.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (21/5).
Ketua Umum PKB ini menyarankan seharusnya sebelum mengeluarkan rilis tersebut Kemenag terlebih dahulu menggelar dialog dengan para mubaligh. Dalam dialog tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan yang sama dalam menjaga keutuhan NKRI.
Pria yang diakrab Cak Imin tidak mempermasalahkan dengan daftar nama mubaligh tersebut. Menurutnya nama-nama tersebut memiliki pengetahuan tentang Islam yang tinggi, sehingga ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat.
Cak Imin menilai 200 nama mubalig yang dirilis Kemenag merupakan selera Menteri Agama. "Itu selera Menteri Agama, saya sendiri bisa mengeluarkan 600 mubalig yang direkomendasikan versi saya," tuturnya.
Menurutnya dengan adanya dialog antara Kemenag dan para mubaligh bertujuan agar mereka saat berceramah tidak melenceng dari dasar-dasar negara. Bagi penceramah yang materinya berindikasi melenceng, maka harus dimintai keterangannya.
"Kalau perlu, siapa yang melenceng dengan NKRI kita panggil dan berdebat, kita lihat siapa yang menang, itu baru fair ," ujarnya.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (21/5).
Ketua Umum PKB ini menyarankan seharusnya sebelum mengeluarkan rilis tersebut Kemenag terlebih dahulu menggelar dialog dengan para mubaligh. Dalam dialog tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan yang sama dalam menjaga keutuhan NKRI.
Pria yang diakrab Cak Imin tidak mempermasalahkan dengan daftar nama mubaligh tersebut. Menurutnya nama-nama tersebut memiliki pengetahuan tentang Islam yang tinggi, sehingga ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat.
Cak Imin menilai 200 nama mubalig yang dirilis Kemenag merupakan selera Menteri Agama. "Itu selera Menteri Agama, saya sendiri bisa mengeluarkan 600 mubalig yang direkomendasikan versi saya," tuturnya.
Menurutnya dengan adanya dialog antara Kemenag dan para mubaligh bertujuan agar mereka saat berceramah tidak melenceng dari dasar-dasar negara. Bagi penceramah yang materinya berindikasi melenceng, maka harus dimintai keterangannya.
"Kalau perlu, siapa yang melenceng dengan NKRI kita panggil dan berdebat, kita lihat siapa yang menang, itu baru fair ," ujarnya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
