CARAPANDANG.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri akan terus bergerak untuk mendukung ketersediaan vaksin COVID-19.
"Diplomasi juga aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama, meratakan akses, meratakan jalan dan mengatasi berbagai kendala yang muncul," kata Retno dalam konferensi pers Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional virtual diikuti di Jakarta, Senin.
Retno menyampaikan hal tersebut menyusul datangnya 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac ke Indonesia pada Minggu (6/12) malam.
"Pada Agustus 2020, bersama Menteri BUMN, saya ditugaskan untuk membuka akses kerja sama dengan beberapa pengembang vaksin termasuk dengan Sinopharm dan Sinovac, di bulan Oktober tugas serupa saya jalankan, termasuk menjajaki kerja sama dengan AstraZeneca dan kerja sama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility," tambah Retno.
COVAX Facility adalah program bersama untuk mendukung akses penanggulangan COVID-19 melalui kolaborasi mempercepat penelitian, produksi, dan akses yang setara atas vaksin COVID-19. Pengelola kerja sama tersebut adalah GAVI, WHO, Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) yang terdiri dari 171 negara dengan targetnya menyediakan 2 miliar vaksin hingga akhir 2021 dan estimasi investasinya mencapai 38 miliar dolar AS.
"Untuk kerja sama dengan Sinovac koordinasi intensif selama beberapa minggu ini terus kami lakukan dengan otoritas RRT terutama dengan "state consular" Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi," tambah Retno.
Dalam 1-2 minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT bahkan sudah tidak dilakukan "day by day" tetapi dilakukan "hour by hour".
"Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan otoritas RRT yang telah memberikan kerja sama yang baik selama ini," ungkap Retno.
Retno menilai peran KBRI Beijing dalam menjembatani komunikasi dengan otoritas RRT dan Sinovac juga sangat vital.
"Dalam pengiriman vaksin Sinovac tersebut semua prosedur baik di Indonesia maupun di RRT dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan yang berlaku. Kerja diplomasi akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya termasuk dalam bentuk 'bulk vaccine' atau vaksin dalam bentuk curah," jelas Retno.
Menurut rencana, pemerintah masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba pada awal Januari 2021.
"Diplomasi juga aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama, meratakan akses, meratakan jalan dan mengatasi berbagai kendala yang muncul," kata Retno dalam konferensi pers Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional virtual diikuti di Jakarta, Senin.
Retno menyampaikan hal tersebut menyusul datangnya 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac ke Indonesia pada Minggu (6/12) malam.
"Pada Agustus 2020, bersama Menteri BUMN, saya ditugaskan untuk membuka akses kerja sama dengan beberapa pengembang vaksin termasuk dengan Sinopharm dan Sinovac, di bulan Oktober tugas serupa saya jalankan, termasuk menjajaki kerja sama dengan AstraZeneca dan kerja sama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility," tambah Retno.
COVAX Facility adalah program bersama untuk mendukung akses penanggulangan COVID-19 melalui kolaborasi mempercepat penelitian, produksi, dan akses yang setara atas vaksin COVID-19. Pengelola kerja sama tersebut adalah GAVI, WHO, Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) yang terdiri dari 171 negara dengan targetnya menyediakan 2 miliar vaksin hingga akhir 2021 dan estimasi investasinya mencapai 38 miliar dolar AS.
"Untuk kerja sama dengan Sinovac koordinasi intensif selama beberapa minggu ini terus kami lakukan dengan otoritas RRT terutama dengan "state consular" Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi," tambah Retno.
Dalam 1-2 minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT bahkan sudah tidak dilakukan "day by day" tetapi dilakukan "hour by hour".
"Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan otoritas RRT yang telah memberikan kerja sama yang baik selama ini," ungkap Retno.
Retno menilai peran KBRI Beijing dalam menjembatani komunikasi dengan otoritas RRT dan Sinovac juga sangat vital.
"Dalam pengiriman vaksin Sinovac tersebut semua prosedur baik di Indonesia maupun di RRT dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan yang berlaku. Kerja diplomasi akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya termasuk dalam bentuk 'bulk vaccine' atau vaksin dalam bentuk curah," jelas Retno.
Menurut rencana, pemerintah masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba pada awal Januari 2021.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
