CARAPANDANG.COM – Langkah Kementerian Agama yang telah merilis 200 nama mubaligh seharusnya tidak menjadi polemik. Pasalnya ini hanya bersifat rekomendasi.
Hal ini disampaikan Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5).
Anggota DPD yang membidangi persoalan agama ini meminta langkah yang telah dilakukan Kemenag menjadi polemik yang berkepanjangan. Sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat dalam beribadah.
Fahira mengatakan apa yang dilakukan Menteri Agama sudah terbiasa dilakukan oleh masing-masing jamaah dalam memutuskan siapa pencerahmahnya. Yakni dengan cara musyawarah sebelum menentukan pilihan.
"Bagi kita yang terbiasa aktif di pengajian pasti paham kalau masing-masing pengajian sudah mempunyai saringan sendiri dalam memilih penceramah. Mulai dari melihat rekam jejak, kualitas keilmuan dan cara penyampaian. Biasanya semua hal ini dimusyawarahkan sebelum menentukan pilihan,” jelasnya.
Fahira mengingatkan agar Menteri Agama tidak usah khawatir kepada umat Islam. Pasalnya, mereka sudah memiliki saringan tersendiri termasuk melihat rekam jejak sebelum memilih penceramah.
Maka itu, jika Kemenag masih merasa khawatir ada kelompok masyarakat yang salah atau keliru memilih penceramah seharusnya cukup mengeluarkan kreteria-kreteria penceramah seperti apa yang direkomendasikan untuk diundang. Bukan mengeluarkan list nama-nama mubaligh seperti yang saat ini menjadi polemik di publik.
"Mungkin saja niatnya baik, tetapi tidak memperhitungkan dampaknya di masyarakat. Masyarakat beraksi, para mubaligh beraksi, malah ada mubaligh yang minta dikeluarkan dari list tersebut,” katanya.
Hal ini disampaikan Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5).
Anggota DPD yang membidangi persoalan agama ini meminta langkah yang telah dilakukan Kemenag menjadi polemik yang berkepanjangan. Sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat dalam beribadah.
Fahira mengatakan apa yang dilakukan Menteri Agama sudah terbiasa dilakukan oleh masing-masing jamaah dalam memutuskan siapa pencerahmahnya. Yakni dengan cara musyawarah sebelum menentukan pilihan.
"Bagi kita yang terbiasa aktif di pengajian pasti paham kalau masing-masing pengajian sudah mempunyai saringan sendiri dalam memilih penceramah. Mulai dari melihat rekam jejak, kualitas keilmuan dan cara penyampaian. Biasanya semua hal ini dimusyawarahkan sebelum menentukan pilihan,” jelasnya.
Fahira mengingatkan agar Menteri Agama tidak usah khawatir kepada umat Islam. Pasalnya, mereka sudah memiliki saringan tersendiri termasuk melihat rekam jejak sebelum memilih penceramah.
Maka itu, jika Kemenag masih merasa khawatir ada kelompok masyarakat yang salah atau keliru memilih penceramah seharusnya cukup mengeluarkan kreteria-kreteria penceramah seperti apa yang direkomendasikan untuk diundang. Bukan mengeluarkan list nama-nama mubaligh seperti yang saat ini menjadi polemik di publik.
"Mungkin saja niatnya baik, tetapi tidak memperhitungkan dampaknya di masyarakat. Masyarakat beraksi, para mubaligh beraksi, malah ada mubaligh yang minta dikeluarkan dari list tersebut,” katanya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
