CARAPANDANG - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) melaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Pusat Periode 2021-2026 dan Rapat Kerja dengan tema “Satukan Tekad Mencapai Visi, Misi dan Tujuan KPPI sebagai Pelopor Gerakan Politik Perempuan Menuju Indonesia Maju, Adil dan Bermartabat” di Gedung DPR-MPR RI Senayan, Jumat (25/03).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya diwakili oleh Lenny Rosalin Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI mengatakan, KPPI adalah wadah berhimpun dan berjuang bagi kaum perempuan lintas partai politik di Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, khususnya di bidang politik yang mengedepankan kesetaraan, solidaritas dan persaudaraan.
“Perjuangan perempuan memiliki hak dalam politik merupakan sejarah panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka, dimulai dari Kongres Perempuan ketiga dan keempat hingga akhirnya saat Indonesia merdeka, pada UUD 1945 pertama kali disebutkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum,” ujarnya dalam keterangan persnya, Sabtu (26/3).
Menurutnya, berbicara tentang perempuan tidak akan pernah terlepas dari isu gender hal ini juga termasuk di dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan kelima yakni keseteraan gender.
Selain itu, tambah Lenny, UN Women juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan perempuan meningkatkan kemampuan ekonomi serta ketahanan negara.
“Struktur patriarki masih menempatkan perempuan di bawah laki-laki, contohnya perlu izin suami saat akan mencalonkan pemilu hingga lingkungan domestik perempuan yang kadang masih mempersulit perempuan untuk terjun ke politik, untuk itu sangat penting membiasakan masyarakat untuk merasakan dan melibatkan perempuan sehingga dalam setiap momen pengambilan keputusan, kuantitas dan kualitas perlu diitingkatkan pada representasi perempuan,” pungkasnya.
Hal senada ditegaskan oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya melalui video juga menekankan mengenai program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
“Perempuan sudah mulai berani bicara, sudah masuk BPDes, dimana selama ini tidak pernah ada perempuan di sana. Peningkatan perempuan di desa, mulai dari tingkat akar rumput harus terus didorong sehingga terwujud kualitas dan kuantitas perempuan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Halaman : 1
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya diwakili oleh Lenny Rosalin Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI mengatakan, KPPI adalah wadah berhimpun dan berjuang bagi kaum perempuan lintas partai politik di Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, khususnya di bidang politik yang mengedepankan kesetaraan, solidaritas dan persaudaraan.
“Perjuangan perempuan memiliki hak dalam politik merupakan sejarah panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka, dimulai dari Kongres Perempuan ketiga dan keempat hingga akhirnya saat Indonesia merdeka, pada UUD 1945 pertama kali disebutkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum,” ujarnya dalam keterangan persnya, Sabtu (26/3).
Menurutnya, berbicara tentang perempuan tidak akan pernah terlepas dari isu gender hal ini juga termasuk di dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan kelima yakni keseteraan gender.
Selain itu, tambah Lenny, UN Women juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan perempuan meningkatkan kemampuan ekonomi serta ketahanan negara.
“Struktur patriarki masih menempatkan perempuan di bawah laki-laki, contohnya perlu izin suami saat akan mencalonkan pemilu hingga lingkungan domestik perempuan yang kadang masih mempersulit perempuan untuk terjun ke politik, untuk itu sangat penting membiasakan masyarakat untuk merasakan dan melibatkan perempuan sehingga dalam setiap momen pengambilan keputusan, kuantitas dan kualitas perlu diitingkatkan pada representasi perempuan,” pungkasnya.
Hal senada ditegaskan oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya melalui video juga menekankan mengenai program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
“Perempuan sudah mulai berani bicara, sudah masuk BPDes, dimana selama ini tidak pernah ada perempuan di sana. Peningkatan perempuan di desa, mulai dari tingkat akar rumput harus terus didorong sehingga terwujud kualitas dan kuantitas perempuan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
