DPR: Penguatan Bakamla Tidak Hanya Terbatas Pada Aspek Kelembagaan

SHARE

Istimewa

CARAPANDANG.COM - Penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata. tapi benar-benar terlihat pada dukungan anggaran, sarana, prasarana, dan peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut Indonesia. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/9). Syarief menyampaikan hal itu  menyoroti keamanan kawasan di Perairan Natuna yang sering dimasuki kapal dari negara lain, terutama dari Vietnam dan China.

Politisi Partai Demokrat ini memandang bahwa persoalan tersebut telah menjadi tantangan klasik yang dihadapi Indonesia yang sampai sekarang belum dapat ditangani optimal.

Syarief mengatakan ancaman kedaulatan Indonesia dan pencurian sumber daya kelautan masih sering terjadi sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan maritim dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. "Penguatan kelembagaan maritim tersebut harus nyata terlihat, tidak hanya berhenti menjadi wacana saja. Kasus pencurian hasil laut belum tertangani dengan optimal, ini murni 'political will' pemerintah untuk serius menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim," ujarnya.

Dia mengatakan tidak terdeteksinya kapal dari Vietnam dan China memasuki wilayah NKRI menunjukkan teknologi militer Indonesia masih kalah maju dibandingkan negara tetangga. Menurut Syarief, sangat mengherankan jika ada kapal asing yang ternyata berjumlah ratusan memasuki lautan Indonesia namun tidak terdeteksi oleh radar.

"Padahal, potensi kelautan kita sungguh melimpah, data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan potensi perikanan tangkap laut Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat terbesar ke-3 di dunia setelah China dan Peru. Indonesia menyumbang 8 persen dari produksi dunia," katanya.

Namun, menurut dia, Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang fantastis setiap tahunnya, misalnya data Indonesian Justice Intiative (IOJI) mengestimasi kerugian Indonesia dari praktik "illegal fishing" sebesar 4 miliar dolar AS atau setara Rp56,13 triliun setiap tahun.

Syarief mengatakan apabila pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya kelautan yang melimpah tersebut, maka Indonesia tidak perlu banyak berutang. "Padahal langkahnya tidak rumit, yaitu memperkuat pengelolaan dan penjagaan kawasan maritim. Bakamla harus diberikan dukungan yang optimal untuk mampu menjaga sumber daya kelautan dari penjarahan oleh pihak asing atau berbagai praktik ilegal lainnya," ujarnya.

Dia menekankan bahwa penguatan penjagaan kawasan perairan tidak bisa hanya dengan sekadar mengubah nomenklatur kelembagaan, namun harus dengan dukungan anggaran, SDM, dan infrastruktur yang nyata.
 



TERPOPULER

RAGAM