CARAPANDANG.COM- DPRD Kota Ternate, Maluku Utara meminta Dinas Kesehatan Kota Ternate untuk membangun posko di pintu masuk bandara dan pelabuhan untuk mencegah masuknya wabah virus corona dari Negara China masuk di Kota Ternate.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy di Ternate, Rabu mengatakan, kunjungan DPRD ke Dinas Kesehatan itu memantau langsung kesiapan dan langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan dinas terkait untuk mencegah mewabahnya virus corona.
"Kami memantau langsung dan memastikan langkah-langkah dinas kesehatan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus itu," kata Muhajirin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Nurbaiti Rajabesi menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ternate untuk melakukan pengawasan.
Sedangkan rapat bersama DPRD Kota ternate, menghasilkan kesepakatan untuk membuat posko di sejumlah pintu masuk Kota Ternate, seperti Bandara dan Pelabuhan, agar setiap orang yang masuk harus diperiksa secara medis.
Pihaknya akan menggelar pertemuan bersama DPRD, TNI dan Polri untuk membentuk kerja pencegahan penyebaran wabah virus corona.
"Namun, sampai saat ini belum ada pasien terindikasi terserang virus corona, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan langkah kewaspadaan," katanya.
Dia mengaku, virus corona, memiliki kemampuan penyebaran sangat kuat, sebab, virus itu tak hanya ditularkan oleh orang sudah terinfeksi, melainkan juga bisa ditularkan orang yang sedang dalam masa inkubasi virus.
Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Malut meminta pemda, kabupaten/kota di Malut serta otoritas terkait perlu menyiapkan crisis center, mengingat banyaknya mobilisasi warga negara China masuk di daerah ini.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Malut, Sofyan Ali dihubungi sebelumnya menyatakan, meskipun belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga terjangkit wabah virus corona di Malut namun tetep perlu antisipasi.
Data statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Malut, jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Maluku Utara mencapai 2.435 jiwa pada tahun 2019 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah atau perusahaan pertambangan.
Ia menyatakan, Ombudsman mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah termasuk pemasangan alat thermal scanner.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy di Ternate, Rabu mengatakan, kunjungan DPRD ke Dinas Kesehatan itu memantau langsung kesiapan dan langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan dinas terkait untuk mencegah mewabahnya virus corona.
"Kami memantau langsung dan memastikan langkah-langkah dinas kesehatan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus itu," kata Muhajirin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Nurbaiti Rajabesi menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ternate untuk melakukan pengawasan.
Sedangkan rapat bersama DPRD Kota ternate, menghasilkan kesepakatan untuk membuat posko di sejumlah pintu masuk Kota Ternate, seperti Bandara dan Pelabuhan, agar setiap orang yang masuk harus diperiksa secara medis.
Pihaknya akan menggelar pertemuan bersama DPRD, TNI dan Polri untuk membentuk kerja pencegahan penyebaran wabah virus corona.
"Namun, sampai saat ini belum ada pasien terindikasi terserang virus corona, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan langkah kewaspadaan," katanya.
Dia mengaku, virus corona, memiliki kemampuan penyebaran sangat kuat, sebab, virus itu tak hanya ditularkan oleh orang sudah terinfeksi, melainkan juga bisa ditularkan orang yang sedang dalam masa inkubasi virus.
Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Malut meminta pemda, kabupaten/kota di Malut serta otoritas terkait perlu menyiapkan crisis center, mengingat banyaknya mobilisasi warga negara China masuk di daerah ini.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Malut, Sofyan Ali dihubungi sebelumnya menyatakan, meskipun belum ada data dengan jumlah signifikan mengenai warga terjangkit wabah virus corona di Malut namun tetep perlu antisipasi.
Data statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Malut, jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Maluku Utara mencapai 2.435 jiwa pada tahun 2019 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah atau perusahaan pertambangan.
Ia menyatakan, Ombudsman mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah termasuk pemasangan alat thermal scanner.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
