CARAPANDANG - Pemberian bantuan sosial (bansos) dan insentif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus fokus pada kelompok masyarakat rentan demi mengurangi tekanan akibat gejolak pandemi maupun global.
Demikian tegas disampaikan oleh Ekonom Senior Chatib Basri dalam Indonesia Macroeconomic Updates 2022 di Jakarta, Senin (4/4).
“Saya setuju fokus harus kepada vulnerable group. Kalau saya bicara 160 juta penduduk Indonesia itu 40 juta rumah tangga dengan hitungan bapak, ibu, dan dua anak,” jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa jumlah kelompok rentan di Indonesia sebanyak 120 juta orang sehingga sudah terlingkupi seluruhnya dari 160 juta penduduk yang menjadi target pemberian bansos.
Di sisi lain, menurut dia, cukup sulit untuk menentukan dan mendapatkan data terkait masyarakat yang benar-benar rentan mengingat banyak bansos yang sempat tersalurkan namun tidak sesuai target.
Selanjutnya dia menjelaskan ada cara yang dapat diaplikasikan pemerintah untuk bisa mengetahui masyarakat yang benar-benar rentan, yakni membiarkan masyarakat tersebut untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar rentan. “Jangan menargetkan orang miskin, but let them show themselves,” ujar Chatib. Hal ini dapat dipelajari dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Prakerja.
Ia menjelaskan dahulu untuk mengetahui masyarakat yang berhak mendapat BLT sangat sulit, mengingat semua orang mengaku miskin demi mendapat uang dari pemerintah.
Menurut Chatib, orang yang rela antre sekitar 5-6 jam hanya demi uang Rp150 ribu dari pemerintah adalah masyarakat yang benar-benar rentan sehingga sangat membutuhkan bantuan. “Jadi mereka yang beneran miskin akan ngantre, dari situ akan didapatkan by name by address. Saya yakin orang punya enggak akan mau ngantri 5-6 jam,” katanya.
Pelajaran serupa juga bisa diambil dari penerapan Kartu Prakerja yaitu orang yang tetap mengikuti program ini meski mengetahui ilmu yang didapat sama dengan menonton di YouTube menandakan masyarakat tersebut memang rentan. “Kalau katakan lah programnya sama di YouTube tapi dia tetap ikut, berarti dia butuh uangnya,” kata Chatib.
Chatib menyatakan Program Kartu Prakerja dan BLT akan membantu menentukan kelompok menengah yang benar-benar rentan sehingga pemerintah bisa mengetahui nama dan alamat dari program ini.
“Di situ kita bisa tau siapa yang butuh atau enggak, itu bisa diidentifikasi nanti by name by address. Ini bisa membantu pertanyaan kelompok kelas menengah mana yang desprate yang enggak sekadar ikut-ikutan,” jelasnya.
Demikian tegas disampaikan oleh Ekonom Senior Chatib Basri dalam Indonesia Macroeconomic Updates 2022 di Jakarta, Senin (4/4).
“Saya setuju fokus harus kepada vulnerable group. Kalau saya bicara 160 juta penduduk Indonesia itu 40 juta rumah tangga dengan hitungan bapak, ibu, dan dua anak,” jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa jumlah kelompok rentan di Indonesia sebanyak 120 juta orang sehingga sudah terlingkupi seluruhnya dari 160 juta penduduk yang menjadi target pemberian bansos.
Di sisi lain, menurut dia, cukup sulit untuk menentukan dan mendapatkan data terkait masyarakat yang benar-benar rentan mengingat banyak bansos yang sempat tersalurkan namun tidak sesuai target.
Selanjutnya dia menjelaskan ada cara yang dapat diaplikasikan pemerintah untuk bisa mengetahui masyarakat yang benar-benar rentan, yakni membiarkan masyarakat tersebut untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar rentan. “Jangan menargetkan orang miskin, but let them show themselves,” ujar Chatib. Hal ini dapat dipelajari dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Prakerja.
Ia menjelaskan dahulu untuk mengetahui masyarakat yang berhak mendapat BLT sangat sulit, mengingat semua orang mengaku miskin demi mendapat uang dari pemerintah.
Menurut Chatib, orang yang rela antre sekitar 5-6 jam hanya demi uang Rp150 ribu dari pemerintah adalah masyarakat yang benar-benar rentan sehingga sangat membutuhkan bantuan. “Jadi mereka yang beneran miskin akan ngantre, dari situ akan didapatkan by name by address. Saya yakin orang punya enggak akan mau ngantri 5-6 jam,” katanya.
Pelajaran serupa juga bisa diambil dari penerapan Kartu Prakerja yaitu orang yang tetap mengikuti program ini meski mengetahui ilmu yang didapat sama dengan menonton di YouTube menandakan masyarakat tersebut memang rentan. “Kalau katakan lah programnya sama di YouTube tapi dia tetap ikut, berarti dia butuh uangnya,” kata Chatib.
Chatib menyatakan Program Kartu Prakerja dan BLT akan membantu menentukan kelompok menengah yang benar-benar rentan sehingga pemerintah bisa mengetahui nama dan alamat dari program ini.
“Di situ kita bisa tau siapa yang butuh atau enggak, itu bisa diidentifikasi nanti by name by address. Ini bisa membantu pertanyaan kelompok kelas menengah mana yang desprate yang enggak sekadar ikut-ikutan,” jelasnya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Red Spark Umumkan Perpanjang Kontrak Megawati")
.jpg "Philadelphia Paksa New York Knicks Mainkan Gim 6")
.jpg "Menteri Budi Arie: Microsoft Kembangkan AI dan Cloud di Indonesia")
