CARAPANDANG - Penghapusan syarat PCR dan antigen terhadap perjalanan domestik, baik darat, laut, maupun udara, bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Demikian disampaikan oleh Anggota DPR RI Elva Hartati di Jakarta, Senin (14/3).
Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut pemerintah tentunya telah melihat berbagai aspek.
Dia mengatakan dengan sifat Omicron yang inkubasinya sangat pendek ini akan tidak mudah mendeteksi penularan Omicron jika orang tanpa gejala. Sehingga yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah terus melakukan testing, tracing, penegakan protokol kesehatan, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk booster.
"Pesan saya bahwa pandemi belum berakhir dan kasus positif harian COVID-19 masih sekitar 14.000 orang dengan jumlah kematian di atas 200 orang setiap hari. Untuk itu, kita tetap harus waspada dan terus melakukan protokol kesehatan," ucapnya.
Di tempat terpisah, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menuturkan bahwa cakupan vaksinasi kedua yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki antibodi COVID-19 sudah tinggi kebijakan penghapusan syarat perjalanan itu layak untuk uji coba dengan pemantauan yang ketat.
Dia mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus tetap konsisten. Masyarakat harus menyadari saat ini COVID-19 masih dalam kondisi wabah di Indonesia.
"Kita belum masuk ke endemi sehingga risiko peningkatan kasus masih cukup besar. Agar tidak terjadi lonjakan dengan pelonggaran perjalanan dalam negeri ini, prokes harus diterapkan konsisten," ujarnya.
Demikian disampaikan oleh Anggota DPR RI Elva Hartati di Jakarta, Senin (14/3).
Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut pemerintah tentunya telah melihat berbagai aspek.
Dia mengatakan dengan sifat Omicron yang inkubasinya sangat pendek ini akan tidak mudah mendeteksi penularan Omicron jika orang tanpa gejala. Sehingga yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah terus melakukan testing, tracing, penegakan protokol kesehatan, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk booster.
"Pesan saya bahwa pandemi belum berakhir dan kasus positif harian COVID-19 masih sekitar 14.000 orang dengan jumlah kematian di atas 200 orang setiap hari. Untuk itu, kita tetap harus waspada dan terus melakukan protokol kesehatan," ucapnya.
Di tempat terpisah, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menuturkan bahwa cakupan vaksinasi kedua yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki antibodi COVID-19 sudah tinggi kebijakan penghapusan syarat perjalanan itu layak untuk uji coba dengan pemantauan yang ketat.
Dia mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus tetap konsisten. Masyarakat harus menyadari saat ini COVID-19 masih dalam kondisi wabah di Indonesia.
"Kita belum masuk ke endemi sehingga risiko peningkatan kasus masih cukup besar. Agar tidak terjadi lonjakan dengan pelonggaran perjalanan dalam negeri ini, prokes harus diterapkan konsisten," ujarnya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
