G20 dan Percepatan Transisi ke Arah Energi Hijau

SHARE

Energi (Antara)


CARAPANDANG - Penyelenggaraan G20, di mana Indonesia menjabat sebagai Presidensi G20 pada tahun ini, perlu mencapai hasil yang lebih kongkrit dalam melakukan percepatan transisi ke arah energi hijau, termasuk di Indonesia.

"Di sinilah peran strategis G20 sebagai kumpulan negara dengan kekuatan terbesar ekonomi dunia, di mana kesepakatan G20 akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan di tingkat global, termasuk dalam isu transisi energi," kata Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) dan Co-Chair C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Aryanto Nugroho kepada di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, arah kebijakan transisi energi di global akan cukup banyak dipengaruhi oleh Forum G20 ini. Untuk itu ia juga menekankan peran Indonesia dalam hal tersebut. Khusus untuk pemerintah Indonesia, Aryanto menyatakan bahwa target yang telah dicanangkan juga sebenarnya bisa lebih dipercepat.

"Dalam konteks Skenario Net Zero Emmision oleh Pemerintah di tahun 2060, seharusnya bisa dipercepat di tahun 2050," katanya.

Sebelumnya Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim meminta pemerintah untuk bersikap rendah hati saat menyampaikan isu transisi energi dalam forum Presidensi G20.

"Menurut saya agak low profile saja kita di G20 ini tentang energi kita, sampaikanlah permasalahan-permasalahan kita," ujarnya dalam sebuah diskusi yang dipantau di Jakarta, Kamis (27/1).

Dia menyampaikan agar pemerintah berterus terang tentang kebutuhan batu bara dalam perekonomian. Menurutnya, Indonesia punya kemiripan dengan India dan China yang secara tegas membutuhkan batu bara. 

Komoditas batu bara Indonesia punya dua fungsi yaitu menghasilkan listrik aman dan murah walaupun kotor, serta batu bara merupakan bagian dari perekonomian. Lebih lanjut dia meminta agar pemerintah tidak menyampaikan janji-janji baru dalam forum Presidensi G20, karena itu bisa menurunkan rasa percaya negara-negara di dunia terhadap Indonesia.