CARAPANDANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pihak terkait terutama Gubernur Jawa Tengah agar menyiapkan langkah strategis terkait kelangsungan masa depan anak-anak di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, setelah peristiwa 8 Februari 2022.
"Khusus anak-anak di Desa Wadas, Komnas HAM meminta agar pemerintah setempat menyiapkan kelangsungan masa depan anak-anak jika nanti ada solusi yang bisa diterima semua pihak," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Kamis (24/2/2022).
Rekomendasi tersebut, kata dia, penting untuk dilakukan pemerintah mengingat kelangsungan masa depan anak-anak di Desa Wadas merupakan bagian dari perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
"Ini juga salah satu bentuk perlindungan HAM yang dilakukan negara," ucap dia.
Dalam rekomendasi-nya, Komnas HAM menyampaikan sejumlah hal di antaranya meminta Gubernur Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk menjamin agar peristiwa yang terjadi pada 8 Februari 2022 di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo tidak kembali terulang.
"Ini jaminan agar peristiwa yang sama tidak berulang dan harus dipenuhi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah," ujar Beka.
Gubernur Jawa Tengah juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh dan serius termasuk pendekatan yang telah dilakukan terkait penyelesaian masalah di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Bagi masyarakat yang terdampak akibat adanya pembangunan Bendungan Bener, Gubernur Jawa Tengah harus memberikan perlindungan serta menghindari terjadinya penggusuran warga.
Halaman : 1
"Khusus anak-anak di Desa Wadas, Komnas HAM meminta agar pemerintah setempat menyiapkan kelangsungan masa depan anak-anak jika nanti ada solusi yang bisa diterima semua pihak," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Kamis (24/2/2022).
Rekomendasi tersebut, kata dia, penting untuk dilakukan pemerintah mengingat kelangsungan masa depan anak-anak di Desa Wadas merupakan bagian dari perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
"Ini juga salah satu bentuk perlindungan HAM yang dilakukan negara," ucap dia.
Dalam rekomendasi-nya, Komnas HAM menyampaikan sejumlah hal di antaranya meminta Gubernur Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk menjamin agar peristiwa yang terjadi pada 8 Februari 2022 di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo tidak kembali terulang.
"Ini jaminan agar peristiwa yang sama tidak berulang dan harus dipenuhi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah," ujar Beka.
Gubernur Jawa Tengah juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh dan serius termasuk pendekatan yang telah dilakukan terkait penyelesaian masalah di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Bagi masyarakat yang terdampak akibat adanya pembangunan Bendungan Bener, Gubernur Jawa Tengah harus memberikan perlindungan serta menghindari terjadinya penggusuran warga.
.jpg "Kopi Bhineka Tunggal Ika Bawa Ryan Juara 3 Penyeduh Kopi Dunia")
.jpg "Menlu Retno: Kerja Sama Diperlukan Atasi Tantangan Keamanan ASEAN")
.jpg "Jokowi Minta Presiden dan Wapres Terpilih Persiapkan Diri")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
