CARAPANDANG.COM – Gerakan #GantiPresiden2019 sudah mulai ramai dan diviralkan di media sosial. Gerakan seperti ini sangat wajar dalam kehidupan demokrasi. Setiap warga memiliki pilihan politiknya masing-masing sesuai dengan hati nurani mereka.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).
Sufmi menegaskan gerakan tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah menampakan kekuatannya tidak akan memilih kembali Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. “Rakyat banyak menghendaki Jokowi tidak kembali memimpin negeri ini,” tegasnya.
Menurutnya gerakan seperti ini jangan sampai dinilai melanggar norma demokrasi. Justru jika rakyat dipaksa untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi selama dua priode inilah yang tidak demokrasi. “Biarlah rakyat yang memilih pemimpinnya,” katanya.
Anggota DPR ini mengatakan gerakan itu sebagai bukti bahwa calon presiden (Capres) di luar Joko Widodo lebih baik dari petahana. Pasalnya, rakyat sudah bisa menilai mana pemimpin yang terbaik untuk bangsanya.
"Yang menilai itu kan rakyat, sebagian yang mau ganti presiden berarti calon yang akan diusung program lebih bagus daripada yang sekarang (Jokowi)," katanya.
Maka itu, dia berharap agar gerakan seperti ini direspon berlebihan. Yang terpenting masih masih mengedepankan suasana damai dan tidak menghalalkan segala cara untuk mengganti pemimpin.
"Soal #GantiPresiden2019 namanya dinamika politik, ya sah saja. Yang penting suasananya tidak gaduh. Namanya demokrasi ya begini. Kalau semua mau presiden tetap dua periode justru tidak demokrasi," tegasnya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).
Sufmi menegaskan gerakan tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah menampakan kekuatannya tidak akan memilih kembali Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. “Rakyat banyak menghendaki Jokowi tidak kembali memimpin negeri ini,” tegasnya.
Menurutnya gerakan seperti ini jangan sampai dinilai melanggar norma demokrasi. Justru jika rakyat dipaksa untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi selama dua priode inilah yang tidak demokrasi. “Biarlah rakyat yang memilih pemimpinnya,” katanya.
Anggota DPR ini mengatakan gerakan itu sebagai bukti bahwa calon presiden (Capres) di luar Joko Widodo lebih baik dari petahana. Pasalnya, rakyat sudah bisa menilai mana pemimpin yang terbaik untuk bangsanya.
"Yang menilai itu kan rakyat, sebagian yang mau ganti presiden berarti calon yang akan diusung program lebih bagus daripada yang sekarang (Jokowi)," katanya.
Maka itu, dia berharap agar gerakan seperti ini direspon berlebihan. Yang terpenting masih masih mengedepankan suasana damai dan tidak menghalalkan segala cara untuk mengganti pemimpin.
"Soal #GantiPresiden2019 namanya dinamika politik, ya sah saja. Yang penting suasananya tidak gaduh. Namanya demokrasi ya begini. Kalau semua mau presiden tetap dua periode justru tidak demokrasi," tegasnya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
