Grant Thornton: Pemerintah Perlu Teruskan Edukasi Terkait Pajak Karbon

CARAPANDANG - CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menyebutkan pemerintah Indonesia perlu terus mengedukasi masyarakat terkait penerapan pajak karbon untuk mengatasi perubahan iklim.
“Sehingga nantinya, ketika pemerintah menerapkan pajak karbon secara penuh, masyarakat dapat menerima dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (22/7).

Ia mengapresiasi langkah awal pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi hijau, salah satunya dengan rencana penerapan pajak karbon kepada sektor yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang saat ini masih ditunda.

Menurutnya, penerapan pajak karbon memang harus dilakukan dengan perencanaan dan kalkulasi yang matang sehingga dapat meminimalisir dampak negatif seperti inflasi.

"Penerapan pajak karbon dapat menimbulkan potensi kenaikan harga energi seperti BBM maupun listrik dengan bertambahnya ongkos produksi," imbuhnya.

Pemerintah semula akan menerapkan pemungutan pajak karbon mulai 1 Juli 2022 lalu, tetapi kembali menunda untuk kedua kalinya karena faktor ketidakpastian di tingkat global dan pertimbangan terkait kesiapan pelaku industri.

Pajak karbon sedang diperkenalkan di Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan perubahan iklim dan memerangi pemanasan global sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut Kementerian Keuangan, dana yang terkumpul dari pajak karbon akan digunakan untuk menambah dana pembangunan, mitigasi perubahan iklim, investasi ramah lingkungan, serta program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika melihat data Bank Dunia, sampai pertengahan 2021, sekitar 35 negara telah menerapkan pajak karbon dengan kebijakan pajak yang beragam. Finlandia misalnya, menerapkan tarif pajak berbeda terhadap emisi karbon dari kendaraan dan pembangkit listrik.

Kendati bentuknya berbeda-beda, pajak karbon di skala global umumnya dihitung dengan satuan dolar Amerika Serikat per ton COe2, tetapi ada juga negara yang menerapkan pengendalian emisi karbon melalui instrumen kebijakan pasar karbon atau Emission Trading System (ETS) seperti Tiongkok, Korea Selatan, Selandia Baru, beberapa negara anggota Uni Eropa, dan sejumlah negara bagian Amerika Serikat.

Di tahap awal nanti, Indonesia akan mengenakan pajak karbon kepada perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dengan tarif Rp30.000 atau sekitar 2,1 dolar AS per ton emisi karbon dioksida ekuivalen (tCO2e) dengan pemungutan pajak pada emisi karbon yang melebihi cap atau batas maksimal.