CARAPANDANG.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak ada niat Pemprov DKI untuk komersialisasi Taman Ismail Jakarta (TIM) setelah revitalisasi. Bahkan, kata Anies, fasilitas-fasilitas yang saat ini sedang dibangun di kawasan TIM itu, nantinya tetap berbiaya terjangkau.
"Apakah nantinya mahal? Tidak. Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dan kualitas internasional, tetapi harganya terjangkau," kata Anies dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR di Gedung DPR RI, Kamis.
Anies menekankan bahwa bagi Pemprov DKI Jakarta TIM bukanlah tempat mencari pendapatan daerah lewat biaya sewa fasilitas.
"Tidak, justru pemiliknya harus kita, tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa. Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak," katanya.
Anies mengemukakan, nantinya pengelolaan antara infrastruktur dan konten kebudayaan di TIM juga akan dipisah. Pengelolaan infrastruktur dan properti akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.
"Tapi kegiatan seninya, programnya, aktivitasnya, seni dan budaya itu diselenggarakannya oleh Dinas Kebudayaan bersama juga dengan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi kontennya sama sekali tidak di Jakpro dan Jakpro tidak punya kompetensi dan tidak punya 'track record' mengelola konten di situ," ujar Anies.
"Apakah nantinya mahal? Tidak. Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dan kualitas internasional, tetapi harganya terjangkau," kata Anies dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR di Gedung DPR RI, Kamis.
Anies menekankan bahwa bagi Pemprov DKI Jakarta TIM bukanlah tempat mencari pendapatan daerah lewat biaya sewa fasilitas.
"Tidak, justru pemiliknya harus kita, tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa. Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak," katanya.
Anies mengemukakan, nantinya pengelolaan antara infrastruktur dan konten kebudayaan di TIM juga akan dipisah. Pengelolaan infrastruktur dan properti akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.
"Tapi kegiatan seninya, programnya, aktivitasnya, seni dan budaya itu diselenggarakannya oleh Dinas Kebudayaan bersama juga dengan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi kontennya sama sekali tidak di Jakpro dan Jakpro tidak punya kompetensi dan tidak punya 'track record' mengelola konten di situ," ujar Anies.
.jpg "Kopi Bhineka Tunggal Ika Bawa Ryan Juara 3 Penyeduh Kopi Dunia")
.jpg "Menlu Retno: Kerja Sama Diperlukan Atasi Tantangan Keamanan ASEAN")
.jpg "Jokowi Minta Presiden dan Wapres Terpilih Persiapkan Diri")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
