CARAPANDANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, kembali menekankan pentingnya perencanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat menutup potensi terjadinya penyimpangan. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi se-Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (27/02/2024).
"Dalam agama, kita dituntun untuk merencanakan segala sesuatunya dengan sebaik-baik mungkin. Jika tidak ada perencanaan, maka kualitas hasil yang kita dapat akan biasa-biasa saja. Setelah perencanaan, kita perlu membuat agenda-agenda, dan kemudian perlu pengawasan atas pelaksanaan agenda itu," ujar Gubernur mengawali sambutannya.
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Inspektorat se-Sumbar, sambung Gubernur, merupakan bagian dari perencanaan agar pelaksanaan pemerintahan di Sumbar berjalan pada garis-garis aturan yang tepat. Setelah perencanaan dilakukan, maka sejumlah lembaga akan melakukan pengawasan, seperti BPKP, BPK, Inspektorat, KPK, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
"Jika pelaksanaan pemerintah tidak diawasi, maka cenderung akan terjadi penyimpangan. Oleh karenanya, pengawasan penting untuk menyelamatkan pelaksana pemerintahan, dari potensi melakukan penyimpangan. Sebab, tugas pemerintah itu menyelesaikan masalah, maka jangan sampai malah membuat masalah," ucap Gubernur lagi.
Gubernur juga mengingatkan, bahwa pada prinsipnya perencanaan harus dibangun dari bawah ke atas, serta melibatkan semua pihak sejak awal. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, dan sekaligus mendorong pelaksanaannya sebagai komitmen bersama seluruh pihak.
Sementara itu dalam laporannya, Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Delliyarti menyampaikan, forum perangkat daerah tersebut mengusung tema 'Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengawasan Internal Tahun 2024' yang salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan program perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dalam Forum Perangkat Daerah ini, kita menghadirkan narasumber Inspektur Daerah Sumbar; Kepala Bappeda Sumbar, Bapak Medi Iswandi; Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Ibuk Dessy Adin; serta Bapak Gubernur sebagai Pembicara Kunci. Ada pun peserta forum terdiri dari Kepala OPD di Lingkup Pemprov Sumbar, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, dan Pejabat Fungsional Inspektorat Sumbar," ucap Delliyarti. (adpsb/isq)
"Dalam agama, kita dituntun untuk merencanakan segala sesuatunya dengan sebaik-baik mungkin. Jika tidak ada perencanaan, maka kualitas hasil yang kita dapat akan biasa-biasa saja. Setelah perencanaan, kita perlu membuat agenda-agenda, dan kemudian perlu pengawasan atas pelaksanaan agenda itu," ujar Gubernur mengawali sambutannya.
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Inspektorat se-Sumbar, sambung Gubernur, merupakan bagian dari perencanaan agar pelaksanaan pemerintahan di Sumbar berjalan pada garis-garis aturan yang tepat. Setelah perencanaan dilakukan, maka sejumlah lembaga akan melakukan pengawasan, seperti BPKP, BPK, Inspektorat, KPK, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
"Jika pelaksanaan pemerintah tidak diawasi, maka cenderung akan terjadi penyimpangan. Oleh karenanya, pengawasan penting untuk menyelamatkan pelaksana pemerintahan, dari potensi melakukan penyimpangan. Sebab, tugas pemerintah itu menyelesaikan masalah, maka jangan sampai malah membuat masalah," ucap Gubernur lagi.
Gubernur juga mengingatkan, bahwa pada prinsipnya perencanaan harus dibangun dari bawah ke atas, serta melibatkan semua pihak sejak awal. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, dan sekaligus mendorong pelaksanaannya sebagai komitmen bersama seluruh pihak.
Sementara itu dalam laporannya, Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Delliyarti menyampaikan, forum perangkat daerah tersebut mengusung tema 'Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengawasan Internal Tahun 2024' yang salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan program perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dalam Forum Perangkat Daerah ini, kita menghadirkan narasumber Inspektur Daerah Sumbar; Kepala Bappeda Sumbar, Bapak Medi Iswandi; Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Ibuk Dessy Adin; serta Bapak Gubernur sebagai Pembicara Kunci. Ada pun peserta forum terdiri dari Kepala OPD di Lingkup Pemprov Sumbar, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, dan Pejabat Fungsional Inspektorat Sumbar," ucap Delliyarti. (adpsb/isq)
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
