Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

CARAPANDANG- Oleh: Ilham Bintang, Tokoh Pers Nasional 

Wacana  penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tampak memudar semakin mendekati titik nadir. Pihak penganjur pun semakin turun derajat. Sebelumnya,  masih tingkat menteri dan ketum Parpol yang tampil mengolah bola panas itu. Paling tinggi selevel  Menkominves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) saja yang  minggu lalu kembali menggiring bola berbasis aspirasi masyarakat di Big Data. Namum secepat itu pula langsung dibantah para pakar tehnologi informasi, dan pakar- pakar survei. 

Yang terbaru, Istana  mengutus pejabat level lebih rendah, Tenaga Ahli KSP ( Kepala Staf Kopresidenan) Ali Mochtar Ngabalin. Ini semakin menyempurnakan  adanya kepentingan  Istana di balik wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024. 

Titik nadir dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk melukiskan  suatu keadaan yang sudah payah atau tak berdaya.  Gambaran seperti itu mencuat  dalam perbincangan Apa Kabar Indonesia Pagi ( AKI) di Tvone, Senin (14/3) pagi.

Dipandu Bayu Andriyanto dan Maria Assegaf,  talkshow menampilkan Ali Mochtar Ngabalin, Effendi Gazali ( Pakar Komunikasi Politik) dan Ismail Fahmi ( Pakar IT). Pemirsa pasti hapal  gaya Ali Mochtar Ngabalin kalau terdesak, yang keluar jurus " rame ing statement".  

Barusan, dia mengemukakan alasan biaya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mahal,  mencapai 110 trilyun. Tampaknya itu  yang menjadi alasan "masyarakat Big Data " (Klaim LBP) meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Padahal, belum sebulan Ngabalin menyatakan sebaliknya. Kerita menghadapi masyarakat menyoal mahalnya biaya pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN), ia bilang jangan khawatir, pemerintah banyak uang. 

Selain alasan ekonomi, Ngabalin  menyodorkan juga alasan pandemi Covid19 untuk menunda Pemilu 2024. Dia mensitir  hasil survey internasional yang menyebutkan ada 72 negara di dunia yang menunda Pemilu karena alasan pandemi. Betulkah itu?