CARAPANDANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tak ada lagi kekhawatiran bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca-pergantian pemimpin Indonesia akan berakhir.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak pihak yang khawatir bahwa selepas Pemilu 2024, maka pembangunan IKN tak akan berlanjut.
Padahal, dia meyakini bahwa potensi itu minim sekali terjadi.
"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Undang-undangnya sudah ada. Undangundangnya didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? Takut apalagi? Takut pemilu?" ujarnya di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kamis (2/11/2023).
Kepala Negara pun melihat bahwa merupakan hal lumrah apabila tensi politik saat ini memanas jelang pemilu 2024. Namun, dia mengingatkan agar tensi yang memanas ini tidak makin dikompori, khususnya oleh para pengusaha.
Apalagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini bahwa Indonesia sudah makin dewasa dalam berdemokrasi sehingga perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dan sudah biasa terjadi setiap 5 tahun sekali pesta demokrasi berlangsung.
"Ya kalau pemilu anget-anget dikit, agak panas kan enggak apa-apa. Yang paling penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin. Ibu-ibu beli kompor, manas-manasin. Beda pilihan biasa, gitu. Yang milih semuanya rakyat. Bapak seganteng apa pun kalau rakyat enggak seneng bagaimana? Bapak senengnya yang ndeso-ndeso kayak saya gini? Ini pilihan rakyat. Dan persaingan dalam kompetisi pemilu biasa-biasa saja," tuturnya.
Tak hanya itu, dia mengingatkan para pengusaha agar untuk fokus di bisnis saja dan tidak perlu untuk belajar terjun sebagai politisi.
Penyebabnya, Jokowi menilai bahwa yang paling penting adalah semua kompak setelah pemilu usai.
"Bapak Ibu biasa di bisnis, di ekonomi, enggak usah lah belajar jadi politikus. Kadangkadang ngomentari malah bisa keliru. Yang paling penting setelah bertanding, setelah berkompetisi nanti, kompak lagi, bersatu lagi, untuk negara dan bangsa yang kita cintai," pungkas Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak pihak yang khawatir bahwa selepas Pemilu 2024, maka pembangunan IKN tak akan berlanjut.
Padahal, dia meyakini bahwa potensi itu minim sekali terjadi.
"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Undang-undangnya sudah ada. Undangundangnya didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? Takut apalagi? Takut pemilu?" ujarnya di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kamis (2/11/2023).
Kepala Negara pun melihat bahwa merupakan hal lumrah apabila tensi politik saat ini memanas jelang pemilu 2024. Namun, dia mengingatkan agar tensi yang memanas ini tidak makin dikompori, khususnya oleh para pengusaha.
Apalagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini bahwa Indonesia sudah makin dewasa dalam berdemokrasi sehingga perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dan sudah biasa terjadi setiap 5 tahun sekali pesta demokrasi berlangsung.
"Ya kalau pemilu anget-anget dikit, agak panas kan enggak apa-apa. Yang paling penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin. Ibu-ibu beli kompor, manas-manasin. Beda pilihan biasa, gitu. Yang milih semuanya rakyat. Bapak seganteng apa pun kalau rakyat enggak seneng bagaimana? Bapak senengnya yang ndeso-ndeso kayak saya gini? Ini pilihan rakyat. Dan persaingan dalam kompetisi pemilu biasa-biasa saja," tuturnya.
Tak hanya itu, dia mengingatkan para pengusaha agar untuk fokus di bisnis saja dan tidak perlu untuk belajar terjun sebagai politisi.
Penyebabnya, Jokowi menilai bahwa yang paling penting adalah semua kompak setelah pemilu usai.
"Bapak Ibu biasa di bisnis, di ekonomi, enggak usah lah belajar jadi politikus. Kadangkadang ngomentari malah bisa keliru. Yang paling penting setelah bertanding, setelah berkompetisi nanti, kompak lagi, bersatu lagi, untuk negara dan bangsa yang kita cintai," pungkas Jokowi.
.jpg "Usai Red Sparks Vs Indonesia All Star Voli Indonesia Makin Maju")
.jpg "Sambut Hari Kartini, Menparekraf Dorong Perempuan Semangat Berkarya")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
