Liputan : Soufie Retorika
CARAPANDANG [LAHAT] - Setelah mendapat poin diatas 600 untuk Layak Anak secara virtual, maka dilakukan verifikasi secara hybrid (VLH) Kabupaten Lahat Layak Anak. Kegiatan dilakukan di Opsroom kantor Pemkab Lahat diikuti oleh Bupati Lahat Cik Ujang SH dengan Forkopimda yang ikut memberikan paparan sesuai dengan tupoksinya, pada Kamis (30/6/2022).
Secara virtual acara paparan tersebut melaporkan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bupati Lahat Cik Ujang bersama Ketua TP-PKK Lahat Lidyawati Cik Ujang SHut. MM mengikuti secara virtual di rumah dinas Bupati Lahat, Unsur Forkopimda bersama jajaran OPD, Ketua GOW, Ketua DWP, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Opsroom Kantor Pemkab Lahat.
Cik Ujang juga mendengarkan paparan dengan seksama setiap bagian yang terkait, selain petunjuk dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya karena Lahat pada 2022 masuk kembali pada tahapan verifikasi lapangan hybrid ( VLH ) layak anak. Dan juga kami menyadari masih banyak kekurangan dan perbaikan untuk mendukung program ini," ujarnya.
Sedangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengatakan, komitmen juga melalui kebijakan program dan anggaran urusaan perempuan dan anak, karena anak merupakan masa depan bangsa dan sesuai dengan komitmen karena anak-anak generasi penerus bangsa.
Dlam paparan diungkapkan bahwa Undang- undang telah di terbitkan oleh Presiden tentang kebijakan kota, kabupaten layak anak. Telah dilibatkan pemerintah provinsi dan daerah dan dilaksanakan setiap tahun sangat strategis mempercepat layak anak indonesia di tahun 2030.
Terpisah dalam penjelasan Kepala kantor Pemberdayaan perempuan dan Anak Lahat, Hj Nurlela Sag mengatakan sinergi setiap stake holder untuk mendukung program ini.
“Perlu kerja keras setiap pemangku kebijakan dan juga peran masyarakat untuk menjadikan Lahat Layak Anak,” tegasnya.
CARAPANDANG [LAHAT] - Setelah mendapat poin diatas 600 untuk Layak Anak secara virtual, maka dilakukan verifikasi secara hybrid (VLH) Kabupaten Lahat Layak Anak. Kegiatan dilakukan di Opsroom kantor Pemkab Lahat diikuti oleh Bupati Lahat Cik Ujang SH dengan Forkopimda yang ikut memberikan paparan sesuai dengan tupoksinya, pada Kamis (30/6/2022).
Secara virtual acara paparan tersebut melaporkan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bupati Lahat Cik Ujang bersama Ketua TP-PKK Lahat Lidyawati Cik Ujang SHut. MM mengikuti secara virtual di rumah dinas Bupati Lahat, Unsur Forkopimda bersama jajaran OPD, Ketua GOW, Ketua DWP, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Opsroom Kantor Pemkab Lahat.
Cik Ujang juga mendengarkan paparan dengan seksama setiap bagian yang terkait, selain petunjuk dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya karena Lahat pada 2022 masuk kembali pada tahapan verifikasi lapangan hybrid ( VLH ) layak anak. Dan juga kami menyadari masih banyak kekurangan dan perbaikan untuk mendukung program ini," ujarnya.
Sedangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengatakan, komitmen juga melalui kebijakan program dan anggaran urusaan perempuan dan anak, karena anak merupakan masa depan bangsa dan sesuai dengan komitmen karena anak-anak generasi penerus bangsa.
Dlam paparan diungkapkan bahwa Undang- undang telah di terbitkan oleh Presiden tentang kebijakan kota, kabupaten layak anak. Telah dilibatkan pemerintah provinsi dan daerah dan dilaksanakan setiap tahun sangat strategis mempercepat layak anak indonesia di tahun 2030.
Terpisah dalam penjelasan Kepala kantor Pemberdayaan perempuan dan Anak Lahat, Hj Nurlela Sag mengatakan sinergi setiap stake holder untuk mendukung program ini.
“Perlu kerja keras setiap pemangku kebijakan dan juga peran masyarakat untuk menjadikan Lahat Layak Anak,” tegasnya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
