CARAPANDANG.COM - Panwaslu Kota Tanjungpinang terus membangun sinergi penguatan pengawasan partisipatif dengan berbagai pihak dalam Mensukseskan Pilkada Kota Tanjungpinang yang bersih, berkualitas dan bermartabat.
Hal ini disampaikan oleh Muhamad Zaini, Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang dalam kegiatan Dialog Pilkada Serentak Tahun 2018 yang ditaja oleh Lembaga Studi Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepulauan Riau (LSKP2KR), di Asrama Haji Tanjungpinang.
"Panwaslu sangat mengapresiasi kegiatan produktif ini, harapannya outcame dari dialog ini para peserta yang hadir dapat menjadi bagian dari relawan pengawasan partisipatif Panwaslu, kita amati setiap tahapan, jika ada temuan segera laporkan, demi Pilkada yang bermartabat", tegas Zaini
Zaini menjelaskan, masyarakat dapat turut mengawasi tahapan kampanye yang berlangsung, pastikan paslon tidak melakukan kampanye di tempat dan pihak yang dilarang seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, menggunakan sarana pemerintah serta melibatkan ASN.
"Terutama kita awasi dan cegah, jangan sampai terjadi praktek money politik, karena berdampak negatif dalam proses membangun demokrasi dan pemerintahan yang bermartabat. Bahkan sanksinya sangat berat, berdasar UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187 A, Bahwa pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Dalam pasal itu disebut bahwa orang yang terlibat politik uang bisa dipenjara 36 bulan dan paling lama 72 bulan, denda 200 juta dan paling banyak 1 milyar," tutur Zaini, Sabtu (28/4/2018).
Selain itu, Zaini juga mengimbau agar masyarakat menggunakan media sosial dalam hal yang positif, tidak terjebak dalam sikap saling menghujat, apalagi politisasi sara. Justru medsos bisa menjadi sarana untuk memberikan informasi awal terhadap berbagai praktek pelanggaran, sehingga ada afek jera sosial di tengah-tengah masyarakat.Â
"Harapannya semoga Pilkada 2018 berlangsung sesuai perundangan dan peraturan, minim pelanggaran, serta aman dan damai justru terbangun silaturahim dan rasa persaudaraan", tegas Zaini.
Hal ini disampaikan oleh Muhamad Zaini, Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang dalam kegiatan Dialog Pilkada Serentak Tahun 2018 yang ditaja oleh Lembaga Studi Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepulauan Riau (LSKP2KR), di Asrama Haji Tanjungpinang.
"Panwaslu sangat mengapresiasi kegiatan produktif ini, harapannya outcame dari dialog ini para peserta yang hadir dapat menjadi bagian dari relawan pengawasan partisipatif Panwaslu, kita amati setiap tahapan, jika ada temuan segera laporkan, demi Pilkada yang bermartabat", tegas Zaini
Zaini menjelaskan, masyarakat dapat turut mengawasi tahapan kampanye yang berlangsung, pastikan paslon tidak melakukan kampanye di tempat dan pihak yang dilarang seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, menggunakan sarana pemerintah serta melibatkan ASN.
"Terutama kita awasi dan cegah, jangan sampai terjadi praktek money politik, karena berdampak negatif dalam proses membangun demokrasi dan pemerintahan yang bermartabat. Bahkan sanksinya sangat berat, berdasar UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187 A, Bahwa pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Dalam pasal itu disebut bahwa orang yang terlibat politik uang bisa dipenjara 36 bulan dan paling lama 72 bulan, denda 200 juta dan paling banyak 1 milyar," tutur Zaini, Sabtu (28/4/2018).
Selain itu, Zaini juga mengimbau agar masyarakat menggunakan media sosial dalam hal yang positif, tidak terjebak dalam sikap saling menghujat, apalagi politisasi sara. Justru medsos bisa menjadi sarana untuk memberikan informasi awal terhadap berbagai praktek pelanggaran, sehingga ada afek jera sosial di tengah-tengah masyarakat.Â
"Harapannya semoga Pilkada 2018 berlangsung sesuai perundangan dan peraturan, minim pelanggaran, serta aman dan damai justru terbangun silaturahim dan rasa persaudaraan", tegas Zaini.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
