CARAPANDANG.COM- Misi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengedepankan aspek pencegahan dan pengembalian aset yang disimpan di luar negeri oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
Demikian disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (9/12).
Dia mengatakan, sebetulnya KPK sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha melalui Corruption Prevention Guide for Business atau ISO 37001 Anti Bribery Management Systems. Namun, belum dijalankan sepenuhnya oleh dunia usaha.
Politisi yang karib disapa Bamsoet ini menjelaskan berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, selama ini uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen oleh perilaku korupsi. Modus operandi korupsi yang paling banyak, yakni sebesar 70 persennya, adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
“Perlu adanya sistem yang kuat, yang menjamin uang rakyat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran," kata Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia ini, juga mendorong KPK membangun whistleblowing system untuk memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi.
Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dengan tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.
Selain melakukan pencegahan dan penindakan, Bamsoet melanjutkan, KPK juga harus gencar melakukan perburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri (stolen asset recovery). Salah satunya dengan memanfaatkan langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).
World Bank (Bank Dunia) menekankan bahwa pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang.
“Setiap 100 juta dolar AS hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah," kata Bamsoet.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus senantiasa berjalan. Tidak kenal waktu, apalagi terhambat karena pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2020, walaupun di tengah pandemi COVID-19, tetap fokus bekerja menyelamatkan uang negara.
"Dalam laporan tahunan KPK tahun 2020, terlihat bahwa dari anggaran KPK sebesar Rp920,3 miliar, KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp593,2 triliun,” ujarnya.
Demikian disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (9/12).
Dia mengatakan, sebetulnya KPK sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha melalui Corruption Prevention Guide for Business atau ISO 37001 Anti Bribery Management Systems. Namun, belum dijalankan sepenuhnya oleh dunia usaha.
Politisi yang karib disapa Bamsoet ini menjelaskan berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, selama ini uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen oleh perilaku korupsi. Modus operandi korupsi yang paling banyak, yakni sebesar 70 persennya, adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
“Perlu adanya sistem yang kuat, yang menjamin uang rakyat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran," kata Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia ini, juga mendorong KPK membangun whistleblowing system untuk memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi.
Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dengan tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.
Selain melakukan pencegahan dan penindakan, Bamsoet melanjutkan, KPK juga harus gencar melakukan perburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri (stolen asset recovery). Salah satunya dengan memanfaatkan langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).
World Bank (Bank Dunia) menekankan bahwa pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang.
“Setiap 100 juta dolar AS hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah," kata Bamsoet.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus senantiasa berjalan. Tidak kenal waktu, apalagi terhambat karena pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2020, walaupun di tengah pandemi COVID-19, tetap fokus bekerja menyelamatkan uang negara.
"Dalam laporan tahunan KPK tahun 2020, terlihat bahwa dari anggaran KPK sebesar Rp920,3 miliar, KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp593,2 triliun,” ujarnya.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
