CARAPANDANG.COM - Ketua PBNU Bidang Pemberdayaan Perekonomian Eman Suryaman menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang siap memberikan konsesi atau izin pengelolaan sumber daya kehutanan dan pertambangan ke NU.
Menurutnya tawaran Presiden Joko Widodo sudah sejalan dengan gagasan kemandirian NU.
"Tawaran Bapak Presiden sejalan dengan gagasan kemandirian NU," ujarnya di arena Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung, Rabu (22/12).
Untuk menyambut tawaran tersebut maka NU harus dipimpin oleh sosok yang matang dan berpengalaman.
Dari sejumlah nama yang belakangan mencuat sebagai kandidat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, yaitu K.H. Said Aqil Siroj, K.H. As'ad Said Ali, dan K.H. Yahya Cholil Staquf, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas NU Cirebon ini menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada muktamirin pemilik suara sah. Namun, dia menekankan kriteria sebagaimana yang disampaikannya sangat dibutuhkan oleh NU.
"Gerakan menuju kemandirian itu sudah dimulai sekarang, dan saya rasa itu harus diteruskan. NU ke depan di setiap kepengurusan di tingkat wilayah minimal harus punya satu perguruan tinggi, dan rumah sakit atau klinik kalau bisa sampai ke cabang dan kecamatan," ujar Eman.
Menurutnya tawaran Presiden Joko Widodo sudah sejalan dengan gagasan kemandirian NU.
"Tawaran Bapak Presiden sejalan dengan gagasan kemandirian NU," ujarnya di arena Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung, Rabu (22/12).
Untuk menyambut tawaran tersebut maka NU harus dipimpin oleh sosok yang matang dan berpengalaman.
Dari sejumlah nama yang belakangan mencuat sebagai kandidat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, yaitu K.H. Said Aqil Siroj, K.H. As'ad Said Ali, dan K.H. Yahya Cholil Staquf, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas NU Cirebon ini menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada muktamirin pemilik suara sah. Namun, dia menekankan kriteria sebagaimana yang disampaikannya sangat dibutuhkan oleh NU.
"Gerakan menuju kemandirian itu sudah dimulai sekarang, dan saya rasa itu harus diteruskan. NU ke depan di setiap kepengurusan di tingkat wilayah minimal harus punya satu perguruan tinggi, dan rumah sakit atau klinik kalau bisa sampai ke cabang dan kecamatan," ujar Eman.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "Pekan 37 Liga Inggris, MU Jamu Arsenal")
