CARAPANDANG - Memasuki masa reses Persidangan III, Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Sosial bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota. Secara serentak, pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Labuhan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan.
Bantuan sosial merupakan program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan. Begitu pentingnya peran bansos, maka dalam percepatan pencairan bansos tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir secara langsung ke beberapa daerah.
Kemarin, Mensos hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama-sama pejabat tinggi madya (eselon I) di tiga kota di atas.
Di Ternate, hadir Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, di Labuan Bajo hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan di Medan hadir Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BP3KS) Hartono Laras.
Untuk bansos tahun 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalur. Di antara sebabnya adalah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
Meskipun memang, bersamaan dengan itu, bansos tahun 2022 juga dilakukan pencairan. Mensos mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Bila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
"Ya karena kalau enggak selesai bulan Maret uangnya akan kembali ke negara. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut," kata Mensos (22/02).
Halaman : 1
Bantuan sosial merupakan program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan. Begitu pentingnya peran bansos, maka dalam percepatan pencairan bansos tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir secara langsung ke beberapa daerah.
Kemarin, Mensos hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama-sama pejabat tinggi madya (eselon I) di tiga kota di atas.
Di Ternate, hadir Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, di Labuan Bajo hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan di Medan hadir Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BP3KS) Hartono Laras.
Untuk bansos tahun 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalur. Di antara sebabnya adalah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
Meskipun memang, bersamaan dengan itu, bansos tahun 2022 juga dilakukan pencairan. Mensos mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Bila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
"Ya karena kalau enggak selesai bulan Maret uangnya akan kembali ke negara. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut," kata Mensos (22/02).
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
