KPK Amankan Dokumen Dari Penggeledahan Kasus Dana PEN Daerah Tahun 2021

CARAPANDANG.COM -  Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya  mengamankan dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan tiga lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021.

"Dalam perkara ini beberapa waktu lalu, tim penyidik telah melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu di Jakarta, Kendari, dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara untuk mengumpulkan berbagai barang bukti guna melengkapi berkas perkara penyidikan dimaksud," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/12).

Ali Fikri menuturkan bahwa bukti yang ditemukan dan diamankan, antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kasus tersebut. "Tiga tempat yang dilakukan penggeledahan adalah rumah kediaman dari pihak-pihak yang diduga kuat terkait dengan perkara ini," imbuhnya. 

Selanjutnya kata Ali bukti-bukti tersebut akan ditelaah dan dianalisa untuk kemudian disita dan nantinya dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi.

Kasus dana PEN daerah tersebut merupakan pengembangan penyidikan dari kegiatan tangkap tangan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021 yang menjerat Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah sebagai tersangka.

"Dalam pengembangan perkara ini, diduga ada tindak pidana korupsi lain, yaitu adanya pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/12).

KPK belum bisa menjelaskan lebih detail terkait uraian lengkap kasus tersebut maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. "Uraian lengkap perkara, siapa saja pihak-pihak siapa yang nantinya akan diumumkan sebagai tersangka disertai pasal sangkaan yang disangkakan belum dapat kami informasikan saat ini. Pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.