Krisis Pangan Picu Kekhawatiran Proteksionisme, Perparah Kekurangan

CARAPANDANG - Krisis pangan dunia yang sedang meningkat mempercepat langkah-langkah proteksionis oleh negara-negara yang kemungkinan akan menambah masalah dan dapat menyebabkan perang perdagangan yang lebih luas, kata para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan di Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Sebagai tanda meningkatnya tekanan pada pasokan makanan dan kenaikan harga-harga, sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa India dapat membatasi ekspor gula untuk pertama kalinya dalam enam tahun untuk mencegah lonjakan harga domestik.

Sementara Indonesia, pengekspor minyak sawit terbesar dunia, akan menghapus subsidi minyak goreng curah dan menggantinya dengan pembatasan harga bahan baku penyulingan lokal.

"Ini adalah masalah besar, dan sejujurnya saya pikir masalahnya bahkan lebih besar di depan kita daripada di belakang kita," Gita Gopinath, wakil direktur pelaksana pertama Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan kepada Reuters tentang meningkatnya kekhawatiran keamanan pangan.

Proteksionisme menjulang besar di Davos, mendorong seruan untuk negosiasi mendesak untuk menghindari perang dagang besar-besaran.

"Sangat penting bagi para pemimpin dunia untuk duduk di meja dengan tenang dan berbicara tentang bagaimana kita akan mengelola perdagangan dan makanan serta investasi," Jay Collins, wakil ketua perbankan, pasar modal dan penasihat di Citigroup kepada Reuters Global Markets Forum di Davos.

"Ada banyak percakapan sebenarnya dengan G7 yang terjadi di sini dalam 48 jam terakhir," kata Collins.

Untuk penduduk di negara-negara di Afrika Sub-Sahara, misalnya, 40 persen dari konsumsi mereka dihabiskan untuk makanan, kata Gopinath. Selain "pukulan besar terhadap biaya hidup", kenaikan harga-harga telah menimbulkan penimbunan oleh pemerintah.

"Kami memiliki sekitar 20 lebih negara yang telah membatasi ekspor makanan dan pupuk, dan itu hanya dapat menambah masalah dan memperburuk keadaan," katanya pada Senin (23/5/2022).

Invasi Rusia ke Ukraina, yang digambarkan Moskow sebagai "operasi militer khusus", telah menyebabkan krisis mendadak dalam krisis yang sudah sebentar lagi.

"Kami menghadapi krisis pangan yang luar biasa sebelum Ukraina, biaya pangan, harga komoditas, biaya pengiriman sudah berlipat ganda, tiga kali lipat, empat kali lipat," kata David Beasley, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB.

Jumlah orang yang "berbaris menuju kelaparan" telah meningkat dari 80 juta menjadi 276 juta selama empat hingga lima tahun terakhir, kata Beasley kepada Reuters dalam sebuah wawancara di Davos.

"Menjaga pelabuhan tetap ditutup karena musim panen sekarang datang di Ukraina pada Juli dan Agustus, itu berarti deklarasi perang terhadap pasokan pangan global," katanya.

Banyak perusahaan di Davos telah berhubungan tentang bagaimana mereka dapat bertindak untuk mengatasi krisis pangan, tambah Beasley.

“Pertanian harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim dan harus mengatasi ketahanan pangan,” kata Erik Fyrwald, CEO Syngenta Group, dalam diskusi panel, Senin (23/5/2022).

Fyrwald mengatakan Syngenta memiliki peternakan percontohan yang menunjukkan bagaimana praktik pertanian seperti tidak mengolah tanah dan menutupi tanaman di musim dingin untuk mencegah erosi lebih baik untuk tanah, ketahanan pangan dan perubahan iklim.

Solusi potensial lain untuk krisis pangan adalah mengatasi limbah, Gilberto Tomazoni, CEO JBS SA, pengolah daging terbesar di dunia, mengatakan kepada panel WEF pada Selasa (24/5/2022).

"Umat manusia dihadapkan pada dua keadaan darurat besar pada saat yang sama, kita perlu menghadapi perubahan iklim dan kita perlu menghasilkan lebih banyak untuk memberi makan populasi yang terus bertambah," kata Tomazoni.

"Dan cara kami berproduksi hari ini tidak berkelanjutan. Ini adalah tantangan besar kami. Limbah makanan, kami perlu mengatasi situasi ini," tambah Tomazoni.