CARAPANDANG.COM - Komnas HAM memiliki peran strategis dalam menyampaikan rekomendasi terhadap implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau "Sustainable Development Goals" (SDGs).
Demikian disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam webinar bertajuk “Peran Komnas HAM Terkait Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan TPB/SDGs” yang disiarkan di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI dan dipantau dari Jakarta, Rabu (22/12).
“Meskipun penelitian memberikan rekomendasi agar Komnas HAM dapat terlibat langsung sebagai dewan pengawas, kami memandang bahwa sebenarnya Komnas HAM memiliki peran yang saat ini sudah sangat strategis,” katanya.
Dana mengatakan bahwa Komnas HAM dapat menyampaikan rekomendasi terhadap implementasi TPB dari luar secara independen sebagaimana yang Komnas HAM terapkan dalam proses kerja gugus tugas pengarusutamaan bisnis dan HAM.
Meskipun demikian, Dani mengungkapkan bahwa terdapat peluang kerja sama antara KSP dengan Komnas HAM yang tidak hanya terbatas pada penguatan sinergi antara KSP dan Komnas HAM dalam rangka implementasi TPB.
“KSP berharap banyak kepada Komnas HAM terkait tujuan lain yang sama pentingnya untuk dikawal bersama-sama, yaitu seperti penguatan kerja sama penyelesaian kasus-kasus (dugaan pelanggaran HAM berat, red.), pengawalan bersama mengenai rancangan kebijakan di bidang HAM, dan pengarusutamaan perspektif HAM pada berbagai komponen lainnya,” kata dia.
Sebelumnya, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga memaparkan hasil penelitiannya yang merekomendasikan perluasan peran Komnas HAM terkait implementasi program TPB di Indonesia. Rekomendasi tersebut berdasarkan kepada hasil penelitian yang menunjukkan eratnya keterkaitan antara hak asasi manusia dalam masing-masing tujuan yang terkandung dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Luasnya irisan kerja Komnas HAM dengan SDGs bisa menjadi argumen untuk meningkatkan peran Komnas HAM di dalam program SDGs,” kata Sandrayati.
Demikian disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam webinar bertajuk “Peran Komnas HAM Terkait Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan TPB/SDGs” yang disiarkan di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI dan dipantau dari Jakarta, Rabu (22/12).
“Meskipun penelitian memberikan rekomendasi agar Komnas HAM dapat terlibat langsung sebagai dewan pengawas, kami memandang bahwa sebenarnya Komnas HAM memiliki peran yang saat ini sudah sangat strategis,” katanya.
Dana mengatakan bahwa Komnas HAM dapat menyampaikan rekomendasi terhadap implementasi TPB dari luar secara independen sebagaimana yang Komnas HAM terapkan dalam proses kerja gugus tugas pengarusutamaan bisnis dan HAM.
Meskipun demikian, Dani mengungkapkan bahwa terdapat peluang kerja sama antara KSP dengan Komnas HAM yang tidak hanya terbatas pada penguatan sinergi antara KSP dan Komnas HAM dalam rangka implementasi TPB.
“KSP berharap banyak kepada Komnas HAM terkait tujuan lain yang sama pentingnya untuk dikawal bersama-sama, yaitu seperti penguatan kerja sama penyelesaian kasus-kasus (dugaan pelanggaran HAM berat, red.), pengawalan bersama mengenai rancangan kebijakan di bidang HAM, dan pengarusutamaan perspektif HAM pada berbagai komponen lainnya,” kata dia.
Sebelumnya, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga memaparkan hasil penelitiannya yang merekomendasikan perluasan peran Komnas HAM terkait implementasi program TPB di Indonesia. Rekomendasi tersebut berdasarkan kepada hasil penelitian yang menunjukkan eratnya keterkaitan antara hak asasi manusia dalam masing-masing tujuan yang terkandung dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Luasnya irisan kerja Komnas HAM dengan SDGs bisa menjadi argumen untuk meningkatkan peran Komnas HAM di dalam program SDGs,” kata Sandrayati.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
