CARAPANDANG -Â Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mendekati akhir jabatan hanya bersifat "kosmetik" atau memoles dengan keindahan, namun minim kemajuan yang signifikan.
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," katanya dalam seminar daring Lingkar Diskusi Indonesia di Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan ada lima hal yang ia sebut sebagai kemunduran di Jakarta.
Lima hal tersebut yakni transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk UMKM.
William mengungkapkan soal transparansi anggaran pihaknya merasa kesulitan memantau anggaran mulai proses penghitungan hingga hasil akhir dari anggaran itu.
"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya 'general' (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ucapnya.
Kedua, terkait pengendalian banjir yang ia sebut Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat.
Anies, kata dia, justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan.
Halaman : 1
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," katanya dalam seminar daring Lingkar Diskusi Indonesia di Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan ada lima hal yang ia sebut sebagai kemunduran di Jakarta.
Lima hal tersebut yakni transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk UMKM.
William mengungkapkan soal transparansi anggaran pihaknya merasa kesulitan memantau anggaran mulai proses penghitungan hingga hasil akhir dari anggaran itu.
"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya 'general' (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ucapnya.
Kedua, terkait pengendalian banjir yang ia sebut Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat.
Anies, kata dia, justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan.
.jpg "DRPD DKI: Pendekatan Komprehensif Diperlukan Bagi Pendatang Baru")
.jpg "Kampung Bebas TBC Jakarta Utara")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
