CARAPANDANG.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto langsung turun ke Jambi untuk menyelesaikan satu kaksus konflik agraria atau tanah antara orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) dengan salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Batang Hari.
"Saya memiliki waktu 40 hari untuk menyelesaikan konflik agraria dimana salah satunya di Provinsi Jambi, yakni konflik antara SAD dengan PT Berkah Sawit Utama (BSU)," kata Hadi Tjahjanto, di Jambi Jumat.
Untuk kasus ini ditargetkan bisa selesai tuntas pada 30 Agustus mendatang, karena kasus SAD dengan PT Berkat Sawit Utama (BSU) sudah hampir selesai, tidak ada masalah lagi.
"Kasus ini harus selesai, sehingga tidak ada lagi perebutan lahan antara SAD dan PT BSU," kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto kepada wartawan di Jambi usai turun ke lapangan untuk menyelesaikannya.
Menteri bertemu langsung dengan kedua pihak yang berkonflik, yakni antara orang rimba atau SAD di Kabupaten Batang Hari dengan PT BSU. Pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Dari hasil tersebut sudah disepakati bersama, luas lahan 750 hektare yang ada di wilayah PT BSU merupakan hak warga Suku Anak Dalam (SAD).
"Sehingga lahan itu sudah bisa digunakan oleh warga, tidak ada lagi masalah yang terjadi," tambahnya.
Â
Halaman : 1
"Saya memiliki waktu 40 hari untuk menyelesaikan konflik agraria dimana salah satunya di Provinsi Jambi, yakni konflik antara SAD dengan PT Berkah Sawit Utama (BSU)," kata Hadi Tjahjanto, di Jambi Jumat.
Untuk kasus ini ditargetkan bisa selesai tuntas pada 30 Agustus mendatang, karena kasus SAD dengan PT Berkat Sawit Utama (BSU) sudah hampir selesai, tidak ada masalah lagi.
"Kasus ini harus selesai, sehingga tidak ada lagi perebutan lahan antara SAD dan PT BSU," kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto kepada wartawan di Jambi usai turun ke lapangan untuk menyelesaikannya.
Menteri bertemu langsung dengan kedua pihak yang berkonflik, yakni antara orang rimba atau SAD di Kabupaten Batang Hari dengan PT BSU. Pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Dari hasil tersebut sudah disepakati bersama, luas lahan 750 hektare yang ada di wilayah PT BSU merupakan hak warga Suku Anak Dalam (SAD).
"Sehingga lahan itu sudah bisa digunakan oleh warga, tidak ada lagi masalah yang terjadi," tambahnya.
Â
.jpg "DRPD DKI: Pendekatan Komprehensif Diperlukan Bagi Pendatang Baru")
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpeg "WhatsApp Uji Coba Notifikasi pada Status")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
