CARAPANDANG.COM- Sejak menjabat pada Januari 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memiliki cukup banyak kritik yang menerpa dirinya. Tapi mungkin, tak ada kritik seperti yang datang dari miliarder AS Tom Steyer.
Pengelola investasi global, manajer, filantrofi, sekaligus aktivis, Tom Steyer sedang dalam misi serius untuk mengakhiri karier politik Trump yang dianggapnya "memecah belah".
Bahkan, Steyer mendirikan kampanye Need to Impeach yang bernilai miliaran dolar. Itu merupakan sebuah gerakan yang berfokus untuk membongkar dugaan skandal "korupsi" yang dilakukan oleh atau terkait dengan Donald Trump dan menyeretnya ke pengadilan. Demikian seperti dikutip dari surat kabar Selandia Baru The New Zealand Herald, Minggu (19/8/2018).
"Donald Trump telah mengakui kampanyenya berkolusi dengan pemerintah Rusia supaya bisa terpilih (sebagai presiden), gagal dalam tugasnya sebagai pemimpin untuk membela demokrasi kita, mengambil uang dari pemerintah asing setiap hari, secara aktif menghalangi keadilan, dan mengira dia kebal hukum."
"Kami, masyarakat, harus mendakwa presiden ini."
Kampanye itu yakin ada cukup bukti untuk memakzulkan Donald Trump dan jika berhasil, itu bisa menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah dunia modern. Mereka juga menyerukan warga AS untuk menandatangani petisi yang mendukung pemakzulan Trump, dengan mengunggah sebuah pernyataan berikut dalam situs mereka:
Tom Steyer juga mengutip panel para pengacara konstitusi pada Desember 2017, yang "setuju bahwa ada lebih dari cukup bukti untuk memulai proses pemakzulan dan bahwa Kongres AS memiliki kewajiban untuk bertindak sekarang".
Steyer baru-baru ini mengatakan kepada BuzzFeed News bahwa bukti korupsi Trump sudah ada "di depan mata".
"Jika Anda berpikir tentangnya, ia (Trump) adalah presiden paling korup dalam sejarah Amerika, dia seseorang yang melanggar hukum setiap hari, seseorang yang sembrono dan berbahaya dan tanpa hukum," katanya kepada BuzzFeed News.
Basis tuduhan Steyer adalah klaimnya yang menyebut bahwa presiden Donald Trump secara langsung dibayar oleh sejumlah besar perwakilan pemerintah asing --termasuk Arab Saudi, Turki, Kuwait, dan Filipina-- yang semuanya tinggal di hotelnya di ibu kota AS, atau mengadakan acara di sana.
Pengelola investasi global, manajer, filantrofi, sekaligus aktivis, Tom Steyer sedang dalam misi serius untuk mengakhiri karier politik Trump yang dianggapnya "memecah belah".
Bahkan, Steyer mendirikan kampanye Need to Impeach yang bernilai miliaran dolar. Itu merupakan sebuah gerakan yang berfokus untuk membongkar dugaan skandal "korupsi" yang dilakukan oleh atau terkait dengan Donald Trump dan menyeretnya ke pengadilan. Demikian seperti dikutip dari surat kabar Selandia Baru The New Zealand Herald, Minggu (19/8/2018).
"Donald Trump telah mengakui kampanyenya berkolusi dengan pemerintah Rusia supaya bisa terpilih (sebagai presiden), gagal dalam tugasnya sebagai pemimpin untuk membela demokrasi kita, mengambil uang dari pemerintah asing setiap hari, secara aktif menghalangi keadilan, dan mengira dia kebal hukum."
"Kami, masyarakat, harus mendakwa presiden ini."
Kampanye itu yakin ada cukup bukti untuk memakzulkan Donald Trump dan jika berhasil, itu bisa menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah dunia modern. Mereka juga menyerukan warga AS untuk menandatangani petisi yang mendukung pemakzulan Trump, dengan mengunggah sebuah pernyataan berikut dalam situs mereka:
Tom Steyer juga mengutip panel para pengacara konstitusi pada Desember 2017, yang "setuju bahwa ada lebih dari cukup bukti untuk memulai proses pemakzulan dan bahwa Kongres AS memiliki kewajiban untuk bertindak sekarang".
Steyer baru-baru ini mengatakan kepada BuzzFeed News bahwa bukti korupsi Trump sudah ada "di depan mata".
"Jika Anda berpikir tentangnya, ia (Trump) adalah presiden paling korup dalam sejarah Amerika, dia seseorang yang melanggar hukum setiap hari, seseorang yang sembrono dan berbahaya dan tanpa hukum," katanya kepada BuzzFeed News.
Basis tuduhan Steyer adalah klaimnya yang menyebut bahwa presiden Donald Trump secara langsung dibayar oleh sejumlah besar perwakilan pemerintah asing --termasuk Arab Saudi, Turki, Kuwait, dan Filipina-- yang semuanya tinggal di hotelnya di ibu kota AS, atau mengadakan acara di sana.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
