CARAPANDANG - Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas perberasan nasional untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk menjaga ketersedian stok serta stabilitas pasokan dan harga beras.
Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 31 Januari 2024, harga rerata nasional beras medium Rp 13.490 per kilogram (kg), naik 14,4 persen secara tahunan. Harga tersebut di atas harga rerata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rachmi Widiriani menjadi salah satu pembicara di AgroTime Series #2 dengan tema Perberasan dan Produksi Padi Nasional yang dilaksanakan secara live streaming (01/02).
Dalam kesempatannya, Rachmi menyampaikan “Situasi Ketersediaan Beras Nasional dimana awal tahun 2024 ini pemerintah memiliki stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar 1,3 juta ton. Stok CPP ini diutamakan dari produksi dalam negeri dan jika terjadi kekurangan maka dapat dilakukan impor yang ditetapkan dan dikontrol oleh pemerintah dengan jumlah tertentu, dan disalurkan berdasarkan penugasan pemerintah.
CPP disalurkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat. CPP juga dimaksudkan untuk penyaluran bantuan pangan kepada masayarakat kurang mampu. CPP telah disalurkan sejak tahun 2023 melalui bantuan pangan dalam 2 tahap yang telah terbukti efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras.
“Pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional terus berupaya menjaga kestabilan di tingkat hulu dan hilir. Jangan sampai petani kehilangan semanagat untuk beproduksi karena rugi, dan jangan sampai konsumen mengurangi konsumsi pangannya akan beras karena ketidakterjangkauannya harga beras”, tutur Rachmi.
Rachmi menegaskan “sekelompok masyarakat yang berada di desil 1, 2, dan 3 menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memperoleh haknya akan pangan yang murah ataupun sebagai penerima bantuan pangan”.
Disisi hulu dapat dilihat dari data BPS bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun 2023 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Begitu juga di sisi hilir, beras sebagai kontribusi inflasi terbesar, namun dengan adanya bantuan pangan laju kenaikan harga dapat ditahan.
Turut hadir dalam AgroTime Series #2 ini sebagai narasumber Prof Andreas, Arnen dari Kementerian Pertanian dan Fathan dari PISAgro. dilansir badanpangan.go.id
Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 31 Januari 2024, harga rerata nasional beras medium Rp 13.490 per kilogram (kg), naik 14,4 persen secara tahunan. Harga tersebut di atas harga rerata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rachmi Widiriani menjadi salah satu pembicara di AgroTime Series #2 dengan tema Perberasan dan Produksi Padi Nasional yang dilaksanakan secara live streaming (01/02).
Dalam kesempatannya, Rachmi menyampaikan “Situasi Ketersediaan Beras Nasional dimana awal tahun 2024 ini pemerintah memiliki stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar 1,3 juta ton. Stok CPP ini diutamakan dari produksi dalam negeri dan jika terjadi kekurangan maka dapat dilakukan impor yang ditetapkan dan dikontrol oleh pemerintah dengan jumlah tertentu, dan disalurkan berdasarkan penugasan pemerintah.
CPP disalurkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat. CPP juga dimaksudkan untuk penyaluran bantuan pangan kepada masayarakat kurang mampu. CPP telah disalurkan sejak tahun 2023 melalui bantuan pangan dalam 2 tahap yang telah terbukti efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras.
“Pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional terus berupaya menjaga kestabilan di tingkat hulu dan hilir. Jangan sampai petani kehilangan semanagat untuk beproduksi karena rugi, dan jangan sampai konsumen mengurangi konsumsi pangannya akan beras karena ketidakterjangkauannya harga beras”, tutur Rachmi.
Rachmi menegaskan “sekelompok masyarakat yang berada di desil 1, 2, dan 3 menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memperoleh haknya akan pangan yang murah ataupun sebagai penerima bantuan pangan”.
Disisi hulu dapat dilihat dari data BPS bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun 2023 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Begitu juga di sisi hilir, beras sebagai kontribusi inflasi terbesar, namun dengan adanya bantuan pangan laju kenaikan harga dapat ditahan.
Turut hadir dalam AgroTime Series #2 ini sebagai narasumber Prof Andreas, Arnen dari Kementerian Pertanian dan Fathan dari PISAgro. dilansir badanpangan.go.id
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
