Pakar: Sirekap Tak Bisa Jadi Alat Ukur Kecurangan Pemilu

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG - Pakar komputer Marsudi Wahyu Kisworo meyakini Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) tak bisa dijadikan alat untuk mengukur kecurangan Pemilihan Presiden 2024. Wahyu mengatakan tudingan tentang Sirekap hanyalah pepesan kosong.

"Kecuali ingin nyalahin-nyalahin orang saja," kata Wahyu saat menjadi saksi ahli dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Wahyu hadir sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon. Adapun pihak pemohon dalam sidang ini adalah dua kubu capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua kubu pemohon sama-sama mendalilkan adanya perbedaan data dalam Sirekap yang dianggap bukti kecurangan Pemilu 2024.

Wahyu mengatakan data yang ada di Sirekap sebenarnya tidak berbeda jauh dengan data yang diluncurkan oleh organisasi pengawas pemilu, seperti Jaga Pemilu. Dia bilang Jaga Pemilu diklaim sangat akurat karena menggunakan teknologi Optical Character Recognition dan verifikasi manual. Sementara, Sirekap lebih mengandalkan teknologi OCR.

"Tapi setelah dilihat hasilnya tidak beda jauh dengan Sirekap, setelah diselesaikan di perhitungan manual" kata dia.

Selain itu, mantan Komisaris Independen PT Telkom ini juga mengatakan data Sirekap tidak digunakan untuk mengambil keputusan hasil Pemilu. Sirekap, kata dia, hanya digunakan sebagai alat transparansi KPU. Sehingga, menurut dia, kalaupun ada kesalahan data Sirekap, hasil Pemilu tidak akan berubah.

"Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan jadi kita ribut-ribut, capek-capek di sini ya pepesan kosong aja, tidak ada gunanya, kecuali ingin nyalahin-nyalahin orang aja. Mau nyalahin orang apa aja bisa disalahin," kata dia.

Hakim MK Saldi Isra lantas menjelaskan bahwa analisis mengenai Sirekap penting. Sebab, kata dia, para pemohon mendalilkan Sirekap sebagai bukti adanya kecurangan dalam pemilihan umum.

"Jadi ini penting kita gelar karena didalilkan sehingga kami harus menjawabnya, jangan dianggap tidak ada manfaatnya juga," kata dia. dilansir cnbcindonesia.com