CARAPANDANG - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Tahun 2023, yang mengangkat tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju” pada Selasa (7/11/2023).
"Kami akan menguatkan klaster UMKM dengan kerja sama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai,” kata Menteri Teten seperti keterangan resminya pada Rabu (8/11/2023).
Lanjutnya, upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung oleh portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan.
Selain itu, kata Menteri Teten diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar.
Hal ini bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan.
Ia mengingatkan dalam setiap langkah kebijakan dan setiap usaha, adalah investasi untuk masa depan bangsa. Pada Rakorknas PBJ 2023, Menteri Teten mengajak K/L untuk bertransformasi mewujudkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
"Bersama, mari kita arungi transformasi ini dengan UMKM sebagai nadi pembangunan, mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan," kata Menteri Teten.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan.
Antara lain pengadaan PDN pada 2022 masih 70 persen, pada 2023 (sampai 27 Oktober) sudah mencapai 90 persen. Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi yang pada 2022 mencapai 36,1 persen kini sampai 27 Oktober 2023 naik menjadi 37,6 persen.
"Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang menyaratkan minimal 40 persen, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini,” kata Hendrar.
Tercatat untuk produk tayang UMKM di e-katalog, juga mengalami kenaikan. Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp1.613 triliun. infopublik.id
Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Tahun 2023, yang mengangkat tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju” pada Selasa (7/11/2023).
"Kami akan menguatkan klaster UMKM dengan kerja sama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai,” kata Menteri Teten seperti keterangan resminya pada Rabu (8/11/2023).
Lanjutnya, upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung oleh portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan.
Selain itu, kata Menteri Teten diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar.
Hal ini bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan.
Ia mengingatkan dalam setiap langkah kebijakan dan setiap usaha, adalah investasi untuk masa depan bangsa. Pada Rakorknas PBJ 2023, Menteri Teten mengajak K/L untuk bertransformasi mewujudkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
"Bersama, mari kita arungi transformasi ini dengan UMKM sebagai nadi pembangunan, mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan," kata Menteri Teten.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan.
Antara lain pengadaan PDN pada 2022 masih 70 persen, pada 2023 (sampai 27 Oktober) sudah mencapai 90 persen. Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi yang pada 2022 mencapai 36,1 persen kini sampai 27 Oktober 2023 naik menjadi 37,6 persen.
"Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang menyaratkan minimal 40 persen, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini,” kata Hendrar.
Tercatat untuk produk tayang UMKM di e-katalog, juga mengalami kenaikan. Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp1.613 triliun. infopublik.id
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
