CARAPANDANG.COM - Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan bahwa upaya meningkatkan produktivitas sapi perlu digenjot untuk meminimalkan dampak penyakit mulut dan kuku (PMK).
"Pemerintah perlu memprioritaskan vaksinasi anti PMK ke sapi-sapi yang sehat di zona merah dan kuning dengan mempertimbangkan keterbatasan vaksin yang ada. Prioritas diperlukan untuk memastikan vaksinasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk menahan laju penularan yang cepat," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Walaupun PMK diduga berasal dari sapi impor, Indonesia masih membutuhkan sapi impor untuk memenuhi kebutuhan. Prognosa daging sapi 2022 dari Kementerian Pertanian menunjukkan sekitar 30-40 persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi melalui impor daging yang didominasi oleh Australia, baik impor daging sapi maupun impor sapi bakalan.
Menurut Aditya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketersediaan sapi dalam negeri seperti industri pembibitan sapi yang terbatas, rantai distribusi yang panjang, dan transportasi dan logistik berbiaya tinggi karena karakteristik negara kepulauan yang besar.
Aditya menjelaskan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sapi nasional. Yaitu untuk sektor sapi perah diperlukan perubahan fokus kebijakan peternakan sapi dari peningkatan populasi sapi menjadi peningkatan produktivitas susu.
"Lebih banyak ternak berarti lebih banyak lahan yang digunakan untuk pakan, padahal keterbatasan lahan sudah menjadi tantangan utama ketersediaan pangan nasional," katanya.
Selanjutnya, pemerintah dapat memfasilitasi akses peternak kepada teknologi. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu Kementerian Pertanian dengan dukungan program peningkatan kapasitas dari LSM, swasta, dan donor, dapat memfasilitasi arus informasi pasar yang berkelanjutan antara petani, koperasi, dan perusahaan.
Â
Halaman : 1
"Pemerintah perlu memprioritaskan vaksinasi anti PMK ke sapi-sapi yang sehat di zona merah dan kuning dengan mempertimbangkan keterbatasan vaksin yang ada. Prioritas diperlukan untuk memastikan vaksinasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk menahan laju penularan yang cepat," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Walaupun PMK diduga berasal dari sapi impor, Indonesia masih membutuhkan sapi impor untuk memenuhi kebutuhan. Prognosa daging sapi 2022 dari Kementerian Pertanian menunjukkan sekitar 30-40 persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi melalui impor daging yang didominasi oleh Australia, baik impor daging sapi maupun impor sapi bakalan.
Menurut Aditya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketersediaan sapi dalam negeri seperti industri pembibitan sapi yang terbatas, rantai distribusi yang panjang, dan transportasi dan logistik berbiaya tinggi karena karakteristik negara kepulauan yang besar.
Aditya menjelaskan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sapi nasional. Yaitu untuk sektor sapi perah diperlukan perubahan fokus kebijakan peternakan sapi dari peningkatan populasi sapi menjadi peningkatan produktivitas susu.
"Lebih banyak ternak berarti lebih banyak lahan yang digunakan untuk pakan, padahal keterbatasan lahan sudah menjadi tantangan utama ketersediaan pangan nasional," katanya.
Selanjutnya, pemerintah dapat memfasilitasi akses peternak kepada teknologi. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu Kementerian Pertanian dengan dukungan program peningkatan kapasitas dari LSM, swasta, dan donor, dapat memfasilitasi arus informasi pasar yang berkelanjutan antara petani, koperasi, dan perusahaan.
Â
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
