CARAPANDANG.COM - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Ismail menilai Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mumpuni menjadi penjabat Gubernur DKI menggantikan kepemimpinan Anies Baswedan yang berakhir pada Oktober 2022.
"Secara pengalaman seharusnya sudah mumpuni, terlebih seharusnya tidak ada ganjalan karena beliau dapat kepercayaan dari Presiden RI dan dibuktikan beliau diminta membantu di ring satu," kata Ismail yang juga Anggota Komisi B DPRD DKI di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/1/2022).
Meski begitu, ia meyakini masih ada sosok lain yang juga memiliki kriteria yang sama dan layak mengisi kekosongan kursi Gubernur DKI pada Oktober 2022-2024.
"Ada dua kemungkinan, orang ditunjuk Kemendagri atau Sekretaris Daerah. Tapi siapa nanti yang diputuskan, bolanya nanti ada di Kemendagri," ucapnya.
Politikus di Kebon Sirih itu menambahkan selain memiliki pengalaman mengurus Jakarta, sosok yang akan mengisi kekosongan kursi Gubernur DKI juga harus bisa sejalan dengan desain pembangunan Ibu Kota.
Tujuannya, kata dia, untuk menghindari konflik atau kegaduhan di masyarakat.
"Sisa waktu masa jabatan, penjabat cenderung lebih banyak melanjutkan apa yang sudah ditetapkan tersebut dan terhindar dari polemik atau kegaduhan politik di masyarakat," katanya.
Halaman : 1
"Secara pengalaman seharusnya sudah mumpuni, terlebih seharusnya tidak ada ganjalan karena beliau dapat kepercayaan dari Presiden RI dan dibuktikan beliau diminta membantu di ring satu," kata Ismail yang juga Anggota Komisi B DPRD DKI di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/1/2022).
Meski begitu, ia meyakini masih ada sosok lain yang juga memiliki kriteria yang sama dan layak mengisi kekosongan kursi Gubernur DKI pada Oktober 2022-2024.
"Ada dua kemungkinan, orang ditunjuk Kemendagri atau Sekretaris Daerah. Tapi siapa nanti yang diputuskan, bolanya nanti ada di Kemendagri," ucapnya.
Politikus di Kebon Sirih itu menambahkan selain memiliki pengalaman mengurus Jakarta, sosok yang akan mengisi kekosongan kursi Gubernur DKI juga harus bisa sejalan dengan desain pembangunan Ibu Kota.
Tujuannya, kata dia, untuk menghindari konflik atau kegaduhan di masyarakat.
"Sisa waktu masa jabatan, penjabat cenderung lebih banyak melanjutkan apa yang sudah ditetapkan tersebut dan terhindar dari polemik atau kegaduhan politik di masyarakat," katanya.
.jpg "DRPD DKI: Pendekatan Komprehensif Diperlukan Bagi Pendatang Baru")
.jpg "Kampung Bebas TBC Jakarta Utara")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
