Politikus PDIP: Tidak Tepat Presiden Tunjuk Luhut Urusi Polemik Migor

SHARE

Istimewa (Net)


CARAPANDANG - Langkah Presiden Jokowi yang menunjuk  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi polemik minyak goreng menuai kritik berbagai kalangan.  Bahkan kritik tersebut juga meluncur dari PDI Perjuangan.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (24/5) politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk LBP soal polemik minyak goreng tidak tepat. Pasalnya Luhut sudah banyak pekerjaan sebagai menteri koordinator.

Menurutnya, polemik minyak goreng ini merupakan domain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajaran.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” katanya. 

Menurutnya penunjukan ini  menjadi problematik, sebab Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

Maka itu, Anggota Komisi VI DPR RI ini  menilai, penunjukan Luhut dinilai bakal kontraproduktif dalam penyelesaian kasus hukum yang tengah berlangsung lantaran Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah.

“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” kata Deddy.

“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi," ujarnya.