Presiden Ingatkan Pemilu Jangan Sampai Ganggu Kerukunan

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM –  Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi, sehingga rakyat harus mengikuti pesta ini dengan penuh suka cita. Perbedaan pilihan jangan sampai ngusik kerukunan yang selama ini telah terbangun.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung Pertemuan Radian Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3). Dalam kesempatan tersebut Jokowi memberikan sertifikat tanah kepada 3.000 warga dari lima kabupaten dan kota wilayah Jawa Barat.

Presiden berpesan agar hiruk pikuk Pemilu tidak menjadikan warga terpecah. Jadikan Pesta demokrasi ini untuk memilih pemimpin untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan malah, ajang pemilu ini mengoyak persahabatan dan kerukunan yang telah terjalin dengan harmoni selama ini.

"Pilkada, Pemilu legislatif, Pilpres hanya pesta demokrasi lima tahun, coblos saja, setelah itu ya rukun kembali," ujarnya.

Maka itu, pada kesempatan tersebut presiden kembali berpesan jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita tidak rukun. Perbedaan pilihan adalah hak semua warga, maka itu harus menghargai perbedaan tersebut.

"Saya titip, jangan sampai karena beda pilihan, kita jadi tidak rukun, kita jadi tidak bersaudara, tidak rukun antartetangga, antarkampung, jangan sampai tidak saling sapa hanya karena beda pilihan,"jelasnya.

Ia menyebutkan, Indonesia merupakan negara besar dengan beragam suku bangsa, bahasa dan agama. Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan Singapura yang hanya memiliki empat suku atau Afghanistan yang hanya memiliki tujuh suku.

Sementara mengenai penyerahan 3.000 sertifikat pada Minggu ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menjelaskan menjelaskan penerima berasal dari lima kabupaten/kota di Jabar yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu.

Ia menyebutkan 3.000 sertifikat itu merupakan bagian dari 9.810 sertifikat yang akan diserahkan saat ini dan dalam waktu dekat.

"Sisanya akan didistribusikan BPN di masing masing kabupaten/kota," ujarnya.