CARAPANDANG.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi ratusan pesantren menggelar istigasah kubra (terus berdoa) dalam mendukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat segera terealisasi menjadi undang-undang.
Puan Maharani dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, berterima kasih atas dukungan berbagai kelompok perempuan terhadap RUU TPKS dan memastikan DPR RI siap menampung aspirasi dari seluruh masyarakat mengenai RUU itu.
“Kami semua berharap setelah UU ini disahkan memang akan bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam melindungi dan melakukan pencegahan kekerasan seksual bagi siapa saja yang saat ini terkena kekerasan seksual,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI menyebutkan masih banyak hal yang harus dilakukan setelah RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pekan depan.
Meski begitu, Puan kembali menegaskan komitmen DPR bersama pemerintah untuk menghadirkan produk hukum yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual melalui RUU TPKS.
“Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi satu hal yang sama-sama kita harus lakukan. Karena setelah tanggal 18 Januari nanti, ini bukan berarti selesai karena masuk dalam RUU Inisiatif artinya Pemerintah dan DPR akan bersama-sama membahas permasalahan yang ada di DIM RUU TPKS,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan banyak hal yang harus disinergikan dalam pembahasan RUU TPKS ke depan. Salah satunya mengenai ketahanan keluarga, sebab banyak pelaku kekerasan seksual justru datang dari orang-orang terdekat.
Halaman : 1
Puan Maharani dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, berterima kasih atas dukungan berbagai kelompok perempuan terhadap RUU TPKS dan memastikan DPR RI siap menampung aspirasi dari seluruh masyarakat mengenai RUU itu.
“Kami semua berharap setelah UU ini disahkan memang akan bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam melindungi dan melakukan pencegahan kekerasan seksual bagi siapa saja yang saat ini terkena kekerasan seksual,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI menyebutkan masih banyak hal yang harus dilakukan setelah RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pekan depan.
Meski begitu, Puan kembali menegaskan komitmen DPR bersama pemerintah untuk menghadirkan produk hukum yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual melalui RUU TPKS.
“Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi satu hal yang sama-sama kita harus lakukan. Karena setelah tanggal 18 Januari nanti, ini bukan berarti selesai karena masuk dalam RUU Inisiatif artinya Pemerintah dan DPR akan bersama-sama membahas permasalahan yang ada di DIM RUU TPKS,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan banyak hal yang harus disinergikan dalam pembahasan RUU TPKS ke depan. Salah satunya mengenai ketahanan keluarga, sebab banyak pelaku kekerasan seksual justru datang dari orang-orang terdekat.
.jpg "Mensos Ajak Yatim dan Yatim Piatu Bersaudara Sinjau ke Makassar")
