Serial Televisi "D.P." Picu Perdebatan Wajib Militer Di Korsel

Pekan lalu militer Korea Selatan mengumumkan pihaknya berencana untuk menghapus sistem yang memungkinkan tentara berpangkat tinggi dapat melacak prajurit yang melakukan desersi, bahkan rencana ini telah ada sebelum serial “D.P.” tayang. Perubahan itu mulai berlaku pada Juli 2022.

Reaksi terhadap serial “D.P.” di antara mantan wajib militer beragam. Beberapa orang mengatakan serial tersebut mencerminkan pengalaman mereka, sementara yang lain mengatakan penggambaran pelecehan berlebihan dan beberapa tidak menonton serial “D.P” untuk mencegah ingatan traumatis muncul kembali.

“Ada adegan di ‘D.P.’ saat mereka melempar sepatu tempur (ke tentara). Saya mengalami banyak pelecehan serupa. Sekarang saya melihat ke masa lalu, saya merasa itu tidak adil, tetapi kala itu hal demikian sangat umum,” kata Ma Joon-bin yang mengikuti wajib militer antara 2013 dan 2014.

Lee Jun-tae yang bertugas pada 2017 hingga 2019 mengatakan dirinya tidak pernah mengalami atau mendengar rekan lain yang mengalami pelecehan selama wajib militer.

“Tidak ada perlakuan kasar selama saya hidup,” katanya.

Pekan lalu, politikus Lee Jae-myung menyebut cerita dalam serial “D.P” sebagai “sejarah barbar” Korea Selatan. Sementara politikus partai oposisi Hong Joon-pyo mengatakan dirinya pernah mengalami kekejaman sebagai seorang tentara dan berjanji untuk mempertimbangkan kembali wajib militer sukarela.

Sementara itu, kritikus budaya pop Kim Hern-sik yang pernah menjabat sebagai DP mengatakan upaya untuk mengakhiri wajib militer tidak akan menyelesaikan semua masalah jika budaya militer yang lebih luas tidak ikut berubah.

“Selama ada dinas militer, apakah sistem wajib militer atau sukarela, masalah tidak dapat dihindari dengan satu atau lain cara,” kata Kim.