CARAPANDANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkelakar saat membacakan pidato Presiden RI tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-78 Kemerdekaan RI.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengawali pidatonya dengan menyinggung politisi dan partai politik (parpol) yang masih belum mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lantaran belum mendapatkan arahan dari ‘Pak Lurah’.
“Saya sempat mikir. Siapa ‘Pak Lurah’ ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujarnya di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa dirinya memahami bahwa ‘Pak Lurah’ merupakan kode bagi sosok yang dapat menentukan siapa tokoh yang akan diusung untuk maju ke panggung pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
Kendati demikian, Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan Ketua umum (ketum) parpol atau sosok ketua koalisi partai, sehingga dia mengingatkan bahwa sesuai ketentuan undang-undang (UU) bahwa penentuan capres dan cawapres merupakan hak dari parpol dan koalisi parpol.
“Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan ‘paten-patenan’, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” pungkas Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengawali pidatonya dengan menyinggung politisi dan partai politik (parpol) yang masih belum mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lantaran belum mendapatkan arahan dari ‘Pak Lurah’.
“Saya sempat mikir. Siapa ‘Pak Lurah’ ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujarnya di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa dirinya memahami bahwa ‘Pak Lurah’ merupakan kode bagi sosok yang dapat menentukan siapa tokoh yang akan diusung untuk maju ke panggung pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
Kendati demikian, Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan Ketua umum (ketum) parpol atau sosok ketua koalisi partai, sehingga dia mengingatkan bahwa sesuai ketentuan undang-undang (UU) bahwa penentuan capres dan cawapres merupakan hak dari parpol dan koalisi parpol.
“Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan ‘paten-patenan’, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” pungkas Jokowi.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
