CARAPANDANG.COM – Langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar rekomendasi 200 nama mubaligh menjadi sorotan publik. Menurut sebagian dari mereka yang mengkritisi langkah ini berpotensi memecah belah.
Seperti kritik yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam akun twitter pribadinya, Sabtu (19/5) merupakan langkah yang keliru. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah bisa menimbulkan kecurigaan.
"Daftar rekomendasi itu cenderung monolog, yang penuh curiga dan berpotensi memecah belah," tulisnya.
Seharusnya pemerintah melakukan langkah yang lebih bijak dengan melakukan dialog untuk mengungkapkan keresehannya. Sehingga dari dialog tersebut para mubaligh memberikan tanggapan. Dari hasil dialog tersebut maka pemerintah tak perlu lagi membuat daftar rekomendasi 200 nama mubaligh tersebut.
Lebih lanjut Dahnil mengatakan jika alasan Kementerian Agama mengeluarkan daftar tersebut dalam rangka menjaga persatuan bangsa, menurutnya langkah ini sangat keliru.
Sebab, sejak dulu lisan para mubaligh pasti akan mengeluarkan kata-kata yang bijak dan memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme warga negara. Pun mubalighlah yang menyerukan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai integratif. Serta menyosialisasikan Pancasila sebagai produk dari integrasi tersebut.
Terkait adanya sejumlah nama ustaz yang tak masuk daftar rekomendasi, Dahnil meyakini mereka memiliki komitmen tinggi merawat kebangsaan, seperti Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat. Menurut dia, ustaz-ustaz berilmu tinggi seperti mereka, pantas didengar ilmunya oleh umat.
"Jadi, tidak perlu menghidangkan selera satu kelompok kepada kelompok lain. Kemenag penting mendengar semua pihak," katanya.
Seperti kritik yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam akun twitter pribadinya, Sabtu (19/5) merupakan langkah yang keliru. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah bisa menimbulkan kecurigaan.
"Daftar rekomendasi itu cenderung monolog, yang penuh curiga dan berpotensi memecah belah," tulisnya.
Seharusnya pemerintah melakukan langkah yang lebih bijak dengan melakukan dialog untuk mengungkapkan keresehannya. Sehingga dari dialog tersebut para mubaligh memberikan tanggapan. Dari hasil dialog tersebut maka pemerintah tak perlu lagi membuat daftar rekomendasi 200 nama mubaligh tersebut.
Lebih lanjut Dahnil mengatakan jika alasan Kementerian Agama mengeluarkan daftar tersebut dalam rangka menjaga persatuan bangsa, menurutnya langkah ini sangat keliru.
Sebab, sejak dulu lisan para mubaligh pasti akan mengeluarkan kata-kata yang bijak dan memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme warga negara. Pun mubalighlah yang menyerukan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai integratif. Serta menyosialisasikan Pancasila sebagai produk dari integrasi tersebut.
Terkait adanya sejumlah nama ustaz yang tak masuk daftar rekomendasi, Dahnil meyakini mereka memiliki komitmen tinggi merawat kebangsaan, seperti Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat. Menurut dia, ustaz-ustaz berilmu tinggi seperti mereka, pantas didengar ilmunya oleh umat.
"Jadi, tidak perlu menghidangkan selera satu kelompok kepada kelompok lain. Kemenag penting mendengar semua pihak," katanya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
